36 E-KTP Palsu Pakai Blangko Bekas, Seolah Dikirim dari Luar Negeri

Kompas.com - 13/02/2017, 13:01 WIB
Fachri Fachrudin Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah dalam konfrensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan soal temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait 36 cetakan e-KTP yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017).

Zudan menjelaskan, blangko e-KTP tersebut menggunakan blangko e-KTP asli, namun sudah bekas pakai atau blangko e-KTP yang sudah tidak terpakai.

Menurut Zudan, pelaku mencetak secara manual halaman depan blangko e-KTP, kemudian menempelkannya pada blangko e-KTP bekas tersebut.

Oleh karena itu, jika identitas yang tercantum di blangko e-KTP palsu dicocokkan dengan data yang ada di pusat data atau server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka akan ditemukan perbedaan.


"Sebanyak 36 KTP palsu, perlu saya jelaskan bahwa semua KTP palsu menggunakan KTP bekas yang sudah terisi datanya," kata Zudan dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Adapun beberapa identitas yang diganti dan dicantumkan dalam blangko e-KTP palsu tersebut adalah foto, alamat, dan agama.

"Semua data yang tercantum di KTP berbeda dengan database dan data center Kemendagri. Artinya, orang tersebut mengisi secara manual (pada blangko e-KTP bekas)," ujar Zudan.

Oleh karena itu, Zudan memastikan bahwa e-KTP palsu tersebut tidak akan bisa dipakai untuk memilih pasangan calon di hari pencoblosan pada pilkada 15 Februari 2017.

Sebab, data warga yang digunakan untuk memilih dalam pilkada adalah data yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Zudan, pelaku sebelumnya mengumpulkan blangko e-KTP bekas yang tercecer. Setelah dipalsukan, blangko e-KTP tersebut dikirimkan ke Kamboja dan kembali dikirim ke Indonesia.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorBayu Galih
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X