Menelusuri Polemik Pembelian Heli AgustaWestland AW101

Kompas.com - 13/02/2017, 08:13 WIB
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017). KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk tim investigasi untuk meneliti proses perencanaan, pengadaan dan menelisik pengiriman helikopter tersebut. ANTARA FOTO / WIDODO S JUSUFHelikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017). KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk tim investigasi untuk meneliti proses perencanaan, pengadaan dan menelisik pengiriman helikopter tersebut.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedatangan helikopter AgustaWestland AW101 (AW 101) berjenis alat angkut berat di hanggar Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, belakangan menjadi polemik di tubuh TNI.

Saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017) lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter buatan Inggris tersebut.

Ryamizard mengatakan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan, sehingga ada kemungkinan dibeli melalui Sekretariat Negara.

Gatot juga mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI.

Direktur Eksekutif Institute for Defence Security dan Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim menilai bahwa ada beberapa hal yang harus dikritisi terkait polemik pembelian AW 101.

Pertama, Mufti mengkritik soal pengakuan Ryamizard dan Gatot yang tidak mengetahui pembelian AW101. Menurut dia, aneh jika keduanya tidak mengetahui pembelian helikopter asal Inggris itu.

(Baca: Menhan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101)

Mufti menjelaskan, mekanisme usulan pengadaan alutsista bersifat bottom-up. Artinya, usulan pengadaan berdasarkan usulan spesifikasi dan kebutuhan dari masing-masing angkatan atau matra.

Dari usulan tersebut pengambilan keputusan berada pada tingkat kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas.

"Usulan kebutuhan alutsista itu berasal dari masing-masing matra ke Kemenhan karena mereka user  (pengguna). Tapi soal keputusan pembelian tetap ada di Kemenhan," ujar Mufti saat dihubungi Sabtu (11/2/2017).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X