Insiden dengan Dirut Freeport, Hanura Siapkan Langkah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menyiapkan langkah hukum terhadap Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. Langkah ini disiapkan karena Hanura menganggap Chappy sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada salah satu anggota DPR Fraksi Hanura Mukhtar Tompo.

"Sedang dipersiapkan untuk langkah hukumnya," kata Wakil Sekjen Partai Hanura Krisna Murti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/2/2017) malam.

Krisna yang juga berprofesi pengacara mengatakan, langkah hukum perlu dilakukan  agar insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Ia meminta Chappy untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mukhtar dan Komisi VII DPR.

“DPR lembaga terhormat, seharusnya Pak Chappy menghormati. Sehingga jangan melihat Hanura kadernya kecil di parlemen, namun bilamana dilecehkan kita juga tidak akan tinggal diam,” ucap Krisna.

Dia menegaskan, seluruh anggota DPR, termasuk dari Fraksi Hanura, berhak untuk menegur atau pun bertanya kepada mitra kerjanya. Apalagi pertanyaaan itu dilakukan saat rapat dengar pendapat.

Krisna mengatakan, jalur lain yang sudah ditempuh yakni melalui fraksi Hanura di DPR. Fraksi Hanura sudah mengadukan ke pimpinan DPR mengenai perbuatan tidak menyenangkan yanh dilakukan Chappy.

"Ketua Umum Hanura Pak Oesman Sapta marah sekali anak buahnya dilecehkan, disepelekan. Sangat kecewa sekali," ucap Krisna.

Sebelumnya, Mukhtar menjelaskan insidennya dengan Chappy Hakim. Saat itu, ia mengaku hendak menyalami Chappy. Namun ajakan itu justru ditolak oleh Chappy.

(Baca: Penjelasan Dirut Freeport soal Insiden Saat Rapat dengan Komisi VII )

Ia menjelaskan, awalnya dia hanya meminta konsistensi pernyataan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun, ia merasa penjelasan yang diberikan oleh Freeport tidak konsisten. Ketidakonsistenan itu terjadi karena penjelasan antara Freeport dengan pembangunan di Gresik tidak sinkron.