Pesan Khusus dari Komnas Perempuan buat Calon Gubernur DKI Jakarta

Kompas.com - 10/02/2017, 18:32 WIB
Komisioner Komnas Perempuan Khairoh Ali, Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniati chuzalifah, Ketua KPU Pusat Juri Ardiantoro, dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017). Fachri FachrudinKomisioner Komnas Perempuan Khairoh Ali, Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniati chuzalifah, Ketua KPU Pusat Juri Ardiantoro, dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memiliki pesan khusus kepada para calon pemimpin ibu kota, DKI Jakarta. Pemimpin DKI Jakarta yang nantinya terpilih diharapkan bisa melanjutkan kerja-kerja yang sebelumnya telah dirintis bersama Komnas Perempuan.

"Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta, karena Jakarta merupakan barometer, selama lima tahun, bahkan lebih, telah menjalin relasi untuk kepentingan-kepentingan hak asasi perempuan," ujar Komisioner Komnas Perempuan Masruchah di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).

Adapun kerja sama tersebut, yakni pertama, Komnas Perempuan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus berkomitmen mengawal memorialisasi dan situs Mei '98.

"Karena kasus Mei '98 yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta, kami sudah membangun bagaimana beberapa situs menjadi situs yang diabadikan negara, dan negara harus melakukan memoralisasi kasus Mei '98," kata Masruchah.

Kedua, memperkuat sistem layanan dan aduan korban kekerasan terhadap perempuan secara online ataupun langsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan dukungan layanan yang ramah dan memenuhi prinsip keadilan korban.

"Jadi, kami punya kerja sama mengenai isu ini karena Komnas Perempuan punya mandat penghapusan kekerasan untuk perempuan," kata dia.

Ketiga, memastikan terwujudnya wilayah yang ramah dan aman bagi perempuan serta mewujudkan sistem transportasi yang ramah bagi semua pihak, khususnya kelompok rentan, yakni kaum disabilitas atau berkebutuhan khusus.

Keempat, memastikan kebijakan tata ruang kota yang ramah terhadap kelompok rentan dan patuh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya perempuan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X