Soal E-KTP Palsu, Wapres JK Duga untuk Penipuan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, temuan 36 Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) palsu oleh petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, diduga akan digunakan untuk kejahatan penipuan.

Kartu identitas palsu itu diketahui dikirim dari Kamboja.

“Kemungkinan lainnya untuk penipuan-penipuan. Untuk buka rekening dengan KTP palsu itu, kemudian menipu orang dengan rekening itu, bisa terjadi,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (10/2/2017).

Wapres ragu e-KTP palsu yang ditemukan itu akan digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenangkan calon tertentu pada pilkada.

“Kalau untuk pilkada, harusnya besar-besaran. Tapi apa yang kita lihat, hanya beberapa puluh. Itu terlalu riskan untuk pilkada kalau sedikit itu, tapi tentu bisa juga terjadi,” ujarnya.

Sebanyak 36 cetakan e-KTP itu dikirim dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017) melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan perusahaan jasa titipan Fedex.

Paket cetakan ini ditujukan kepada Leo yang beralamat di Jalan Taman Surya V Blok GG 4 Nomor 17 Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman bersama Direktorat Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri terkait temuan e-KTP palsu.

(Baca: DPR Temukan Puluhan E-KTP dari Kamboja di Bandara Soekarno-Hatta)

Pendalaman itu, lanjut Heru, diperlukan untuk mengetahui motif dari pengiriman tersebut. Selain e-KTP, terdapat pula 32 kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), satu buku tabungan, dan satu kartu ATM.

"Kalau melihat ada KTP, NPWP, buku tabungan, dan kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang," kata Heru melalui keterangan tertulis, Kamis (9/2/2017).