Kompas.com - 10/02/2017, 15:11 WIB
Ketua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat orasi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (7/2/2017). SBY menyampaikan pidato politik dalam rangkaian Dies Natalies ke 15 partai Demokrat yang diawali Rapimnas. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIKetua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat orasi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (7/2/2017). SBY menyampaikan pidato politik dalam rangkaian Dies Natalies ke 15 partai Demokrat yang diawali Rapimnas.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku gembira mendengar pernyataan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tentang aksi damai 11 Februari 2017 yang akan datang.

"Saya berbahagia mendengar pernyataan Habib Rizieq bahwa mereka menghormati keinginan dan harapan pemerintah untuk menjaga situasi yang aman, tenteram, dan damai, utamanya di Jakarta," ujar SBY saat ditemui wartawan di Masjid Al Riyadh, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).

Diketahui, Rizieq bersama tokoh dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengubah rencana aksi pada 11 Februari 2017 dari yang semula long march menjadi shalat subuh dan penyampaian tausiah di Masjid Istiqlal Jakarta.

Tidak hanya soal aksi damai pada empat hari menjelang pilkada serentak tersebut, SBY juga mengapresiasi pernyataan Rizieq soal menjunjung tinggi NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(Baca: Polisi dan FPI Sepakat Aksi 11 Februari Dipusatkan di Istiqlal)

"Ini penting sekali diucapkan agar rakyat kita mendengarkannya secara langsung. Sebab, isu-isu terakhir, itu yang digulirkan, seolah-olah yang melaksanakan aksi damai anti-NKRI, anti-Pancasila, dan anti-kebinekaan," ujar SBY.

Komitmen Rizieq dalam menjunjung tinggi NKRI, Pancasila, dan kebinekaan diungkapkan seusai bertemu Menko Polhukam Wiranto, di Jalan Denpasar Nomor C3/9, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

(Baca: Kepada GNPF-MUI dan FPI, Wiranto Jamin Penegakan Hukum Tanpa Rekayasa)

Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan kepada Wiranto bahwa massanya pada 11 Februari 2017 tidak jadi menggelar long march. Massa diarahkan mengikuti shalat subuh bersama di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan tausiah.

Menurut Rizieq, pihaknya tidak ingin niat baik massa untuk mendoakan negeri dimanfaatkan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang pada tanggal yang sama menggelar kampanye terakhir.

"Kami tidak mau terjebak dua pasang calon ini," ujar dia.

Kompas TV Langkah Jokowi DI Tengah Aksi- Satu Meja eps 168 bagian 2
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.