Soal Protes Panglima, Ryamizard Tegaskan Pembelian AW101 Tak Langgar UU

Kompas.com - 10/02/2017, 14:57 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017). Ryamizard menegaskan bahwa pembelian alutsista yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 28 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, tidak melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Kristian ErdiantoMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017). Ryamizard menegaskan bahwa pembelian alutsista yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 28 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, tidak melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai bahwa mekanisme perencanaan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) sudah sesuai dengan peraturan.

Menurut Ryamizard, mekanisme pembelian alutsista yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, tidak melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya.

"Itu (Permenhan) sudah betul, tidak melanggar UU," ujar Ryamizard saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).

Terkait mekanisme pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW101), Ryamizard memastikan bahwa pembelian AW101 sudah masuk dalam rencana anggaran TNI AU.

(Baca: Merasa Akan Diganti, Panglima TNI Buka-bukaan soal Polemik AW101)

"Pembelian itu sudah jelas paket TNI AU," ucapnya singkat.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya berbicara blak-blakan soal kontroversi rencana pembelian helikopter AW101. Gatot protes lantaran rencana pembelian itu tak diketahuinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mencurahkan keluh kesahnya soal wewenang Panglima TNI yang terbatas soal alutsista. Menurut dia, mekanisme perencanaan pembelian alutsista sebelumnya sudah baik, ketat, dan sistematis sebelum Peraturan Menteri (Permen) Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 muncul.

Ia merasa Permenhan tersebut memangkas kewenangannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Nasional
Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Nasional
Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Nasional
Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Mahfud Batalkan Jadi Wali Nikah Keponakannya di Madura

Kasus Covid-19 Melonjak, Mahfud Batalkan Jadi Wali Nikah Keponakannya di Madura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X