Kompas.com - 10/02/2017, 14:05 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin tak memenuhi panggilan Bareskrim Polri. 

Sedianya Novel diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencucian uang dengan tidak pidana asal pengalihan kekayaan yayasan Keadilan Untuk Semua.

Pengacara Novel, Nurhayati mengatakan kliennya berhalangan hadir karena harus menghadiri suatu acara.

"Ada hal kegiatan uang tidak bisa dibatalkan hari ini. Kebetulan sudah jauh hari sudah ada agenda yang harus dilaksanakan hari ini," ujar Nurhayati di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Kedatangan Nurhayati ke Bareskrim untuk menyerahkan surat keterangan berhalangan hadir Novel Bamukmin ke penyidik. Ia juga meminta agar pemeriksaan Novel ditunda.

"Dipanggil ulang hari Senin (13/2/2017)," kata Nurhayati.

Ambaranie Nadia K.M Pengacara Sekjen DPD FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin, Nurhayati di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Nurhayati mengatakan, Novel tak ada kaitannya dengan kasus pencucian uang yang tengah disidik polisi. Kliennya juga tak terlibat aktivitas penggalangan dana untuk aksi 4 November dan 2 Desember 2016.

Begitu mendapat surat panggilan dari polisi, kata Nurhayati, Novel terkejut.

"Nanti juga diklarifikasi di penyidikan ya disampaikan tidak ada keterkaitan apa-apa dengan masalah cuci uang," kata dia.

Selain Novel, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, dan pihak bank.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Nasional
Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Nasional
Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Nasional
Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat 'Last Minute'

Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat "Last Minute"

Nasional
Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Nasional
Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.