Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 10/02/2017, 08:36 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah dengar istilah "swasensor"?

Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial alias netizen harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar.

Swasensor diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menangkal fenomena berita bohong alias 'hoax' di media sosial.

"Ada yang namanya swasensor. Sehingga masyarakat perlu memahami berita itu benar atau salah, punya makna atau tidak," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Kamis (9/2/2017).

Ia mengatakan, netizen seharusnya memiliki filter untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial.

Informasi yang muncul seharusnya dibandingkan dengan sumber berita lain, salah satunya yang dipublikasi media arus utama.

"Sebab kalau hoax ditelan mentah-mentah oleh publik, ini membahayakan kehidupan kita," ujar Pramono.

Dengan menerapkan swasensor saat berselancar di dunai maya, Pramono yakin masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam memanfaatkan media sosial.

Media sosial pada akhirnya menjadi sarana positif untuk menambah pengetahuan.

Jenuh

Pramono meyakini, suatu saat akan ada kejenuhan terhadap informasi hoax. 

Masyarakat Eropa, kata dia, sudah pernah melewati fase ini.

"Tren di Eropa di mana masyarakatnya malah mulai mengurangi penggunaan media sosial karena sudah mulai jenuh," ujar Pramono.

Selain melalui swasensor, lanjut dia, pemerintah berkomitmen mengembangkan kultur dan budaya cinta Indonesia.

Salah satunya dengan mempercepat program pemantapan ideologi Pancasila, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan meneruskan program Bela Negara.

Membangkitkan kembali rasa cinta Indonesia di tengah serbuan teknologi dari negara asing juga perlu dilaksanakan.

"Sebab serbuan sosial media ini jujur harus saya katakan, mayoritas itu membawa masuk budaya luar ke dalam budaya kita sehingga harus ada tameng, harus ada persiapan di dalam diri anak-anak bangsa kita," ujar dia.

Dengan demikian, kebebasan bermedia sosial tidak dianggap sebagai ancaman.

Media sosial harus dimanfaatkan sebagai salah satu peluang dalam konteks pembangunan nasional.

Lingkaran Setan

Berkaca pada pernyataan Menteri Komunikasi dan Informastika Rudiantara pada Selasa, 10 Januari 2017 lalu, berita hoax sengaja disebarkan oleh pihak tertentu.

Ia mengibaratkan, relasi antara penyebar hoax dan netizen yang memviralkannya sebagai 'lingkaran setan'.

"Antara situs hoax dan media sosial itu seperti vicious circle. (Pengguna) media sosial pun sering mengutip situs hoax. Berputar-putar di situ saja," kata dia.

Semakin viral sebuah informasi, semakin tinggi pula trafik situs itu. Ujung-ujungnya adalah duit.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mnengungkapkan, nilai iklan pada situs berita hoax bisa mencapai kisaran Rp 30 juta per bulan.

Bahkan, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menyebut nominal lebih besar, yakni mencapai Rp 58 juta per bulan atau Rp 700 juta per tahun.

Luar biasa bukan?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Nasional
Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Nasional
Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Nasional
Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Nasional
Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Nasional
Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Nasional
Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Nasional
Jusuf Kalla Setor Nama Cawapres, Pihak Anies: Kami Terima Masukan dari Mana Pun...

Jusuf Kalla Setor Nama Cawapres, Pihak Anies: Kami Terima Masukan dari Mana Pun...

Nasional
Siap Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 T ke DPR, Mahfud: Kita Uji Logika

Siap Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 T ke DPR, Mahfud: Kita Uji Logika

Nasional
DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Nasional
Pegang Tiket Maju Pilpres 2024 Usai Koalisi Terbentuk, Anies Kini Cari Cawapres...

Pegang Tiket Maju Pilpres 2024 Usai Koalisi Terbentuk, Anies Kini Cari Cawapres...

Nasional
Manuver Tak Pantas Kepala BIN 'Endorse' Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Manuver Tak Pantas Kepala BIN "Endorse" Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Mahfud MD soal PPATK akan Dilaporkan ke Bareskrim | Para Ketum Parpol Hadir di Bukber Nasdem

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Mahfud MD soal PPATK akan Dilaporkan ke Bareskrim | Para Ketum Parpol Hadir di Bukber Nasdem

Nasional
Lewat Pantun, PKS Beri Sinyal Ajak Partai Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Beri Sinyal Ajak Partai Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke