Mensos Ajak Mahasiswa Mendata Masyarakat Miskin yang Tak Dapat Bantuan

Kompas.com - 09/02/2017, 23:22 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Kompas.com / Dani PrabowoMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mahasiswa bisa ikut membantu pemerintah dalam melakukan penyisiran terhadap masyarakat miskin di desa tempat mereka melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN).

"Dengan demikian, tidak ada masyarakat miskin yang tercecer yang tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana amanat Nawacita," kata Khofifah di Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).

Khofifah mengemukakan hal itu saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri yang melibatkan 16 perguruan tinggi melalui KKN di Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).

Ia berharap KKN di satu titik desa bisa dilaksanakan secara terus menerus, minimal dua sampai tiga tahun, hingga desa tersebut menjadi desa mandiri dan berdaya.

Penyisiran secara terus menerus ini, kata dia, akan semakin mempercepat penanganan kemiskinan di daerah tersebut.

"Kalau ada yang rumahnya tidak layak huni kami ada program Rutilahu (rumah tinggal layak huni), atau jika ada lansia miskin dan penyandang disabilitas Kemensos juga punya bantuan untuk mereka," ujarnya.

Khofifah menambahkan, desa menjadi sasaran utama karena angka kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi daripada di kota. Aksesibilitas terhadap layanan publik pun sangat minim.

"Persentase penduduk miskin di desa mencapai 13,96 persen, sementara di kota hanya 7,73 persen," kata dia.

Oleh karena itu, Khofifah berharap langkah kerja sama yang dilakukan oleh UKIM bisa diikuti oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Pada bagian lain Khofifah menyoroti kondisi desa saat ini yang berbeda dengan masa lalu. Kearifan lokal yang dulu begitu dijunjung tinggi, saat ini mulai hilang dan tercerabut dari lokalitasnya sendiri.

Nilai-nilai toleransi, setia kawan, solidaritas, gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati semakin terkikis. Masyarakat semakin intoleran individualistis, acuh, dan saling curiga.

Padahal, kata dia, kearifan lokal menjadi modal utama pembangunan di tengah kemajemukan Indonesia.

"Jadi, meskipun berbeda suku, agama, dan ras pemikirannya tetap satu membangun desa menjadi lebih permai dan sejahtera," kata dia.

(Sigit Pinardi/ant)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X