Kompas.com - 09/02/2017, 21:20 WIB
Ilustrasi Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan persatuan TOTO SIHONOIlustrasi Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan persatuan
EditorKrisiandi

Oleh: Bahruddin

Bangsa Indonesia sedang mengalami ujian berat sebagai bangsa majemuk dalam kerangka "Bhinneka Tunggal Ika".

Indonesia sebagai identitas pemersatu sedang dicabik-cabik oleh golongan tertentu. Bentuk yang nyata adalah kontestasi identitas (agama dan ras) yang tidak hanya terjadi di Ibu Kota, tetapi juga menjalar ke sejumlah wilayah lain. Di Yogyakarta, seorang camat beragama minoritas ditolak kelompok masyarakat agama mayoritas.

Ketegangan antaridentitas terus menggoyang "Bhinneka Tunggal Ika" dengan mempersoalkan keadilan negara untuk memutuskan siapa yang menjadi pelanggar regulasi, bukan keadilan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi ataupun sosial.

Kasus Ahok menjadi contoh paling hangat adanya kontestasi antarpihak dalam mendefinisikan ketidakpatuhan (non-compliance). Upaya negara untuk menggunakan sistem peradilan terbuka terus dirongrong dengan kelompok pembawa massa untuk mendesak negara mengikuti definisi yang dianutnya.

Paradigma regulatory pluralism rupanya telah menjadi bagian dari hubungan antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan kepatuhan (compliance) dan ketidakpatuhan (non-compliance). Pertanyaannya, apakah regulatory pluralism akan membawa kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia atau sebaliknya?

Regulator plural

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Paradigma Regulatory pluralism merupakan cara pandang yang menggambarkan negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam mendefinisikan kepatuhan dan ketidakpatuhan (Gunningham et al 1998). Adanya multiaktor ini bisa dimaknai dalam dua perspektif yang bertolak belakang.

Perspektif positif meyakini bahwa regulatory pluralism merupakan cerminan positif dari sistem politik demokrasi. Kebebasan berpendapat dalam praktik demokrasi telah membangun budaya kritis masyarakat sipil dalam membaca pengelolaan regulasi di tingkat negara, dari desain hingga penegakan regulasi.

Pada tahapan desain, masyarakat sipil turut aktif mendefinisikan berbagai konsep dalam regulasi. Partisipasi ini memungkinkan lahirnya regulasi yang kontekstual terhadap nilai, norma, dan budaya yang menjadi konteks regulasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Nasional
Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Nasional
Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Nasional
PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Nasional
Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Nasional
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Nasional
Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.