Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Investigasi Hakim PN Bandung yang Tertidur Saat Sidang

Kompas.com - 09/02/2017, 20:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan perihal anggota hakim Pengadilan Negeri Bandung yang tertidur saat sidang berlangsung.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan atas hal tersebut.

"Ya saya sudah dapat laporannya, kami akan investigasi soal hakim tertidur itu," ujar Aidul di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

Menurut Aidul, hakim yang tertidur saat sidang sedang berlangsung merupakan sikap yang tidak profesional. Itu, kata dia, melanggar kode etik.

Namun demikian, Aidul belum bisa menyatakan apakah hakim tersebut telah melanggar kode etik atau tidak. Menurut Aidul, untuk membuktikan pelanggaran etika perlu penyelidikan lebih dahulu.

Aidul menambahkan, waktu yang diperlukan bagi KY untuk melakukan penyelidikan yakni 60 hari. Bisa juga lebih cepat. 

"Nanti kami akan periksa dulu. Bisa jadi karena penyakit atau apa, kita tidak tahu," ujarnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Muhammad Nawaji dilaporkan tertidur saat persidangan berlangsung. 

Kabag Humas Pengadilan Negeri Bandung, Kartim Haerudin mengaku sudah meminta penjelasan kepada Nawaji. 

"Beliau menderita sakit diabetes berat. Jadi kalau lupa minum obat, badannya langsung lemas dan bisa tertidur," kata Kartim di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (9/2/2017).

Nawaji, kata Kartim, juga menunjukkan dokumen tentang riwayat kesehatannya. Meski tertidur Nawaji masih mampu menyimak persidangan meski matanya terpejam dan terlihat tertidur.

"Sakit diabetes yang diderita Nawaji sudah berlangsung lama," Kartim menambahkan.

Namun demikian, lanjut Kartim, Pengadilan Negeri Bandung tetap akan melaporkan insiden tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Mereka dianggap berwenang menangani masalah Nawaji tertidur ketika sidang.

"Soal tindakan atau sanksi yang akan diberikan kepada Nawaji itu sepenuhnya kewenangan Pengadilan Tinggi Jabar," kata Kartim. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com