KPK "Ancam" Jemput Paksa Bupati Halmahera Timur untuk Jadi Saksi

Kompas.com - 09/02/2017, 19:24 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com -  Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan diperingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan bagi terdakwa mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

KPK mengancam akan menjemput paksa Rudi apabila tidak juga hadir dalam pemanggilan yang ketiga.

"Kalau tidak hadir dalam pemanggilan ketiga ini, akan dipertimbangkan untuk melakukan panggilan paksa," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Rudi Erawan telah dua kali dipanggil dan tidak datang memenuhi panggilan. Jaksa KPK telah melakukan penjadwalan ulang dan meminta agar Rudi hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 13 Februari 2017.

Menurut Febri, pemanggilan tersebut dilakukan atas perintah ketua majelis hakim yang memimpin persidangan terhadap Amran.

Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan disebut menerima uang Rp 6,1 miliar secara bertahap. Hal itu dikatakan Imran S Djumadil, tangan kanan Amran HI Mustary, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/1/2017).

(Baca: Bupati Halmahera Timur Disebut Terima Uang Rp 6,1 Miliar)

Imran bersaksi untuk Amran yang didakwa menerima suap dari pengusaha dan memberikan suap kepada sejumlah anggota Komisi V DPR.

"Rp 3 miliar saya serahkan ke Bupati Halmahera Timur," kata Imran kepada majelis hakim.

Menurut Imran, uang Rp 3 miliar tersebut berasal dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Awalnya, Abdul Khoir memberikan Rp 6 miliar kepada Amran HI Mustary.

Menurut Imran, uang tersebut tidak berkaitan langsung dengan proyek pekerjaan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang anggarannya diusulkan melalui program aspirasi anggota Komisi V DPR.

Namun, menurut Imran, uang Rp 3 miliar tersebut terkait Rudi Irawan yang merupakan politisi PDI Perjuangan di Maluku Utara.

"Tidak ada hubungan Rudi Erawan dengan Abdul Khoir. Tapi kan Pak Rudi Ketua DPD PDI-P Maluku Utara," kata Imran.

Pemberian kepada Rudi selanjutnya sebesar Rp 2,6 miliar. Menurut Imran, uang diminta Rudi Erawan melalui Amran HI Mustary untuk dana optimalisasi DPR RI.

Pemberian uang diserahkan Imran kepada Rudi Erawan di Delta Spa Pondok Indah, Jakarta.

Kemudian, pemberian ketiga sebesar Rp 500 juta. Pemberian dilakukan secara transfer melalui bank.

"Yang ketiga ini, Pak Rudi telepon sama Amran, minta dibantu untuk dana kampanye. Lalu, Amran telepon saya, ceritakan itu dan tanyakan apakah Abdul Khoir bisa bantu?" Kata Imran.

Selain pemberian secara langsung, menurut Imran, Rudi juga meminta kepada Amran untuk menutup biaya transportasi kader PDI-P yang ingin menghadiri acara partai di Jakarta. Untuk mengurus hal tersebut, Imran menghubungi Abdul Khoir dan pengusaha lain yakni, Alfred.

Dari keduanya, Imran menerima uang Rp 200 juta. Uang tersebut kemudian diserahkan melalui keponakan Rudi Erawan, Ernest. Penyerahan dilakukan di kantin Kantor Kementerian PUPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X