Pansus Masih Bahas Definisi Terorisme dalam Revisi UU Anti-terorisme

Kompas.com - 09/02/2017, 18:01 WIB
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun Terorisme masih membahas soal definisi terorisme.

Anggota Pansus Terorisme, Bobby Adhityo Rizaldy menuturkan, di seluruh dunia, definisi terorisme tak ada yang sama.

"Di Indonesia ini pun kami tengah meramu, dari berbagai macam referensi akademi, best practice negara lain," ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

"Kami masih bahas yang paling prinsip dulu," sambungnya.

(Baca: Pembahasan RUU Terorisme yang Terus Tertunda)

Menurut dia, definisi tersebut berimplikasi pada peran setiap lembaga-lembaga yang terlibat.

"Sangat besar (implikasinya). Karena dengan definisi ini menentukan dalam sistem pengkoordinasian antar lembaganya, bagaimana sistem penanganan, penindakan, deteksi dini sampai deradikalisasi," ujar Bobby.

Sementara itu, Anggota Pansus Terorisme lainnya, Arsul Sani, mengakui bahwa perumusan definisi terorisme bukan lah hal mudah.

Ia mencontohkan, stigma yang beredar di masyarakat bahwa jika pelakunya adalah orang Islam maka disebut terorisme.

(Baca: Pemerintah Upayakan Pasal Pelibatan TNI Disetujui dalam RUU Anti-terorisme)

Namun peristiwa-peristiwa tertentu, jika pelakunya bukan Islam maka tidak disebut terorisme.

"Karena itu aspirasi yang masuk ke pansus adalah harus jelas mana yang masuk pengertian terorisme," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Nasional
Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Nasional
KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

Nasional
Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Nasional
Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X