Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, Kerawanan Jakarta Meningkat, Aceh Menurun

Kompas.com - 09/02/2017, 16:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian bersama TNI dan pihak terkait lainnya menggunakan strategi dan cara penanganan yang baru untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada serentak 2017.

Polisi memetakan tiga daerah yang dianggap rawan menjelang pilkada, yaitu Aceh, Jakarta, dan Papua Barat.

Untuk pilkada di Aceh, kata Martinus, kondisi keamanan lebih kondusif dibandingkan pada pelaksanaan sebelumnya.

"Trennya gangguan kamtibmas yang terjadi di Aceh sudah sangat jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Martinus mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, tidak didapati kasus-kasus besar dengan pidana berat.

Konflik yang terjadi antara lain pelemparan granat di rumah salah satu kader, kemudian penembakan pagar rumah salah satu kandidat, hingga perusakan alat peraga.

"Hal ini bisa kita kelola, tidak berkembang menjadi satu persaingan, perselisihan, dan muncul pidana baru dari kegiatan apa yang mereka lakukan ini," kata Martinus.

Khusus untuk Aceh, Polda setempat melakukan pendekatan ke tim sukses masing-masing pasangan calon. Komunikasi terjalin intens dengan rutin melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi pilkada damai.

Jangan sampai dalam kampanye muncul perselisihan elite menular ke para pendukungnya di akar rumput.

Berbeda dengan Aceh, Martinus menganggap tensi pilkada serentak di Jakarta justru meningkat.

Jakarta sebelumnya tidak termasuk daerah rawan saat pilkada. Namun, belakangan munculnya aksi saling lapor, ujaran kebencian, dan konflik lainnya membuat polisi mengawasi betul situasi keamanan di Jakarta.

"Karena kondisi sosial dan politik meningkat sehingga kita kategorikan DKI Jakarta rawan," kata Martinus.

(Baca: Pimpinan Komisi II Nilai Pilkada Aceh, DKI, dan Papua Rawan Konflik)

Sementara itu, di Papua Barat masih banyak konflik di masyarakat adat. Pola gangguan masyarakat di Aceh dan Jakarta juga ditemui di sana.

Dengan demikian, polisi menambah personel untuk mengamankan jalannya pilkada di tiga daerah rawan tersebut. Jika sewaktu-waktu membutuhkan jumlah personel yang lebih besar, maka polisi di daerah sekitarnya akan diperbantukan.

Polri menempatkan sekitar 72.000 personel untuk 101 daerah di luar Brimob Polri, TNI, dan pihak pengamanan lainnya. Untuk mengantisipasi pelanggaran pilkada, polisi masuk ke setiap tempat pemungutan suara sejak H-3.

"Kita berharap pelaksanaan pemungutan suara perhitungan dan penetapan nanti bisa berlangsung dengan damai," kata Martinus.

Kompas TV Ingin Pilkada Makin Mutakhir, Kemendagri Adakan Rakornas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com