Ketua MA Berharap Institusi Hukum Terus Berinovasi

Kompas.com - 09/02/2017, 10:31 WIB
Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali menyampaikan keterangan pers mengenai refleksi akhir tahun MA di Kantor MA, Jakarta, Senin (30/12/2013). Selain memaparkan pencapaian kinerja MA selama 2013, Ketua MA juga menyatakan bahwa MA kini semakin terbuka kepada publik dalam setiap putusan perkara yang ditanganinya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali menyampaikan keterangan pers mengenai refleksi akhir tahun MA di Kantor MA, Jakarta, Senin (30/12/2013). Selain memaparkan pencapaian kinerja MA selama 2013, Ketua MA juga menyatakan bahwa MA kini semakin terbuka kepada publik dalam setiap putusan perkara yang ditanganinya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA ) Hatta Ali berharap 12 institusi hukum dan lembaga negara di Indonesia terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Ke-12 lembaga tersebut yakni, yakni Majelias Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Ombudsman RI, dan Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan Hatta saat membuka "Pameran Kampung Hukum 2017" dan sidang pleno pembacaan Laporan Tahunan MA tahun 2017. Acara digelar di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

"Saya yakin pada pameran tahun ini pun banyak inovasi di bidang penegakan hukum yang akan disampaikan oleh para penegak hukum untuk memberikan layanan publik yang prima," ujar Hatta.


Ia juga berharap, inovasi yang dikembangkan oleh 12 lembaga tersebut dapat bersinergi dengan MA.

Adapun inovasi yang telah dihasilkan MA dalam pelayanan publik, di antaranya penerbitan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.

Hal ini merupakan implementasi dari perluasan subjek hukum pidana dalam bentuk Korporasi.

Sementara, dalam bidang teknologi dan informasi, MA dan satuan kerja di bawahnya telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (Siwas), penerapan aplikasi penghitungan panjar biaya perkara (e-SKUM), penerapan audio to text recording (ATR), pengembanga fitur e-Exam sebagai bagian dari peningkatan fungsi E-Learning (Elmari), dan penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

"Inilah terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kepercayaan publik," kata dia.

Hatta berharap, Pameran Kampung Hukum yang digelar MA juga menjadi ajang bertukar informasi antar-peserta pameran.

Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas MA, Ridwan Masyur, menambahkan, Pameran Kampung Hukum juga menjadi sarana untuk menyosilaisasikan berbagai program kepada publik.

"Memberikan informasi secara luas kepada masyarakat luas mengenai fungsi dan peran dari 12 lembaga institusi hukum dan lembaga negara," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X