Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bertanya, Jokowi Menjawab...

Kompas.com - 09/02/2017, 07:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa waktu belakangan ini, kicauan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menarik perhatian publik.

Salah satunya, tweet SBY pada Senin (6/2/2017) lalu.

"Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri, dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," demikian kicauan SBY.

Hal itu disampaikan SBY setelah mahasiswa yang menumpang 10 bus melakukan aksi unjuk rasa tak jauh dari kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Kata-kata "Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri" pun ditiru para pengguna Twitter, dengan kalimat yang menggelitik. Bahkan, muncul tagar #SayaBertanya dan menjadi trending topic.

(Baca: Jokowi: Semua Bertanya kepada Presiden dan Kapolri, Saya Tanya Siapa?)

Presiden Joko Widodo tak ketinggalan menanggapi hal itu. Di sela blusukan di pusat perbelanjaan MCM di Kota Ambon, Rabu (8/2/2017) malam, Presiden menjawab pertanyaan SBY itu dengan guyon alias candaan.

"Sekarang semua jadi bertanya kepada Presiden dan Kapolri, iya kan? Banyak pertanyaan tentang segala soal. Lalu, saya sendiri bertanyanya kepada siapa?" ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Ia kemudian mengatakan, "Itu tadi guyonan ya."

Meski demikian, menurut Jokowi, segala hal yang berurusan dengan kenegaraan alangkah baiknya dimusyawarahkan dan dibicarakan dalam forum tertutup.

Melalui cara itu, ia yakin pembicaraan dapat lebih produktif dan memberi solusi.

"Saya kira akan lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk atau dibicarakan dalam forum tertutup untuk kemudian dicarikan solusi dan disampaikan ke masyarakat, saya kira yang bagus seperti itu," ujar Jokowi.

Hal seperti yang diungkapkan Jokowi itu sudah pernah berlangsung sebelumnya.

Presiden Jokowi menerima permohonan audiensi dari Presiden ketiga RI, BJ Habibie, dan Wakil Presiden keenam RI, Try Sutrisno, di Istana Presiden, beberapa waktu lalu.

Permohonan audiensi dari kedua tokoh bangsa itu dilayangkan secara resmi ke Kementerian Sekretariat Negara.

Sementara itu, pada pernyataan persnya pekan lalu, SBY menyatakan keinginan besarnya bertemu Jokowi. Akan tetapi, menurut SBY, ada pihak yang melarang Jokowi bertemu dirinya. Pernyataan SBY ini telah dibantah Istana.

Kemungkinan pertemuan SBY dan Jokowi akan dijadwalkan setelah pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang.

Kompas TV Memaknai Kicauan SBY di Media Sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com