Cara Komnas Perempuan agar Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 1998

Kompas.com - 08/02/2017, 23:14 WIB
Keluarga korban tragedi Mei 98 memotret Prasasti Mei 98 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). Prasasti tersebut dibangun oleh pemerintah di depan 113 makam korban tragedi untuk merawat ingatan publik dan memulihkan trauma korban serta mencegah sejarah kelam Tragedi Mei 1998 tak terulang. TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWANKeluarga korban tragedi Mei 98 memotret Prasasti Mei 98 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). Prasasti tersebut dibangun oleh pemerintah di depan 113 makam korban tragedi untuk merawat ingatan publik dan memulihkan trauma korban serta mencegah sejarah kelam Tragedi Mei 1998 tak terulang.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 18 tahun berlalu, Tragedi Mei 1998 masih menjadi misteri. Salah satunya, terkait kasus pemerkosaan massal terhadap puluhan perempuan.

Hingga kini, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas peritiwa itu.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu mengatakan, untuk merawat ingatan publik terhadap kekerasan tersebut, Komnas Perempuan bersama sejumlah pihak melakukan memorialisasi peringatan Mei 1998.

Di Jakarta, memorialisasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon.

"Memorialisasi jadi gerakan sosial dan kultural. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu enggak ada kadaluarsanya," kata Azriana di gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (8/9/2017).

Azriana menilai, memorialisasi menjadi salah satu upaya mencegah impunitas atau kekebalan hukum para pelaku.

Masyarakat, kata dia, harus bergerak maju meski pemerintah jalan di tempat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Azriana menyebutkan, masyarakat masih menanti sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus itu.

"Yang paling menyakitkan buat korban, mereka tahu tidak ada lagi yang memperhatikan. Tapi kalau mereka tahu tetap ada yang membicarakan meski hasilnya tidak selalu cepat terlihat itu masih menjadi energi pemulihan," ucap Azriana.

Azriana mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak mengakui adanya kekerasan terhadap 85 orang perempuan.

Jumlah tersebut didapat dari hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998. Rinciannya, yakni 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan sembilan orang korban pelecehan seksual.

"Pemerintah minta mana korbannya. Mereka tidak pernah mau mempelajari hasil temuan TGPF. Harusnya dipelajari pakai perspektif korban," ujar Azriana.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X