Urus Kasus Century di Hongkong, Yasonna Tak Dapat Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 08/02/2017, 23:09 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017)
Penulis Bayu Galih
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Komisi II DPR yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, tidak dapat memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu (8/2/2017).

Yasonna sedianya dijadwalkan dikonfirmasi KPK terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Mengenai ketidakhadirannya, Yasonna menjelaskan bahwa saat ini dia sedang berada di Hongkong untuk bertemu Menteri Kehakiman Hongkong dan jajarannya.

Yasonna berada di Hongkong untuk membahas penempatan bank guarantee terkait penyelamatan aset dalam kasus Bank Century.

"Untuk memastikan Pemerintah Hongkong terus membantu Indonesia merampas aset Hesham Al-Warraq dan Raffat Ali Rizvi (terpidana kasus korupsi yang buron) dalam kasus Bank Century di Hongkong," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu malam.

"Pengacara pemerintah di Hongkong merekomendasikan agar tidak diwakili untuk menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia," kata dia.

Agenda kedua Yasonna di Hongkong adalah untuk memberikan penjelasan mengenai proses ekstradisi buron kasus Bank Century tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Proses ekstradisi Hesham Al Warrag terpidana tipikor dan TPPU kasus Bank Century telah sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar HAM," ucap Yasonna.

"Ini perjuangan panjang yang belum selesai karena Raffat dan Hesham terus melakukan perlawanan dan manuver di Hongkong dan forum arbitrasi internasional lain," kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenkumham Effendy Perangin Angin menjelaskan bahwa Menkumham sudah mengirim surat yang menjelaskan ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan KPK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
Polemik Bocornya Draf RUU KUP, Stafsus Menkeu Sebut Sembako Bisa Tak Dipungut PPN

Polemik Bocornya Draf RUU KUP, Stafsus Menkeu Sebut Sembako Bisa Tak Dipungut PPN

Nasional
Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Nasional
Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Bahas Pendekatan Kesejahteraan

Bertemu Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Bahas Pendekatan Kesejahteraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X