Presiden dan Pendahulunya

KOMPAS - Minggu petang, 12 Juni 2016. Atas undangan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden Joko Widodo dan presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, kembali bersua. Mereka bersalaman, lalu berbincang singkat. Itu bukan pertama kali Presiden Jokowi bertemu dengan Yudhoyono.

Namun, peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya membuat pertemuan pada pertengahan 2016 itu menarik perhatian sejumlah pihak. Peristiwa yang dimaksud adalah Tour de Java yang digelar Partai Demokrat pada Maret 2016.

Dalam acara itu, Yudhoyono beberapa kali mengkritik pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Beberapa hari setelah Tour de Java tersebut, Jokowi meninjau proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Olahraga Nasional Hambalang di Bogor. Oleh karena terlibat korupsi dalam proyek yang mangkrak itu, sejumlah kader Partai Demokrat diproses hukum.

(Baca: Jokowi dan SBY, dari Hambalang hingga Grasi Antasari...)

Peristiwa belakangan ini, yaitu terkait dengan Pilkada DKI Jakarta dan persidangan perkara dugaan penodaan agama degan terdakwa Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, membuat wacana pertemuan antara Jokowi dan Yudhoyono kembali menarik perhatian.

Wacana pertemuan keduanya makin menarik karena dalam tiga bulan terakhir, Jokowi telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik dan mantan presiden serta wakil presiden.

Jokowi bahkan telah lebih dari satu kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga rivalnya pada Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto. Namun, Jokowi belum bertemu dengan Yudhoyono.

Padahal, pada 1 Februari lalu, Yudhoyono secara langsung menyatakan keinginannya bertemu langsung dan akan bicara blak-blakan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, ia menyebut, ada tiga orang dekat Jokowi yang menghalangi pertemuannya dengan Jokowi.

(Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...)

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono juga minta pihak berwenang mengusut isu penyadapan dirinya seperti diungkapkan tim penasihat hukum Basuki.

Pernyataan itu disampaikan setelah pada sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki, 31 Januari 2017, salah satu penasihat hukum Basuki, Humphrey R Djemat, bertanya kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang menjadi saksi, terkait komunikasi teleponnya dengan Yudhoyono pada 6 Oktober 2016.

Dikatakan, isinya meminta agar MUI mengeluarkan fatwa tentang penodaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Ma'ruf membantah ada percakapan telepon itu.

Pertemuan

Dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Senin (6/2) di Kompas TV, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengindikasikan, orang yang menghalang-halangi Jokowi itu berasal dari lingkungan elite partai politik. Khususnya, partai politik yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi adalah PDI-P, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

"Saya tahu baik orang yang menghalang-halangi itu. Masa Presiden bisa didikte seperti itu? Namun, ini memang masuk akal karena Pak Jokowi, kan, petugas partai. Tidak hanya partai pengusung, tapi juga petugas partai-partai politik pendukungnya," kata Benny dalam acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo itu.

(Baca: Gayung Bersambut, Jokowi Akan Bertemu SBY Setelah Pilkada)

Selain Benny, hadir sebagai narasumber dalam acara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan, pengajar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, dan Humphrey R Djemat.

Arteria mengatakan, jika diminta, Jokowi pasti akan mengatur janji pertemuan dengan Yudhoyono. Pihak Istana juga telah menyatakan, pertemuan akan diadakan sesudah Pilkada 2017, yang pemungutan suaranya dilakukan 15 Februari ini.

"Jadi, tunggu saja, bulan ini secepat-cepatnya bisa bertemu. Jika memang ada kecurigaan pertemuan itu dihalangi, sebut saja siapa orangnya, jangan ditutup-tutupi," kata Arteria, menanggapi Benny.

Asep Iwan Iriawan berharap, ada pemisahan antara proses hukum dan politik.

"Serahkan permasalahan dugaan penodaan agama dan dugaan percakapan antara Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin ke pengadilan. Proses hukum biar berjalan, tetapi komunikasi politik jangan sampai terputus. Proses hukum jangan ditarik ke ranah politik," kata Asep.

Kekhawatiran itu bisa dipahami. Pasalnya, setelah Yudhoyono meminta aparat mengusut dugaan penyadapan telepon terhadap dirinya, sejumlah politisi di Fraksi Partai Demokrat di DPR mengusulkan wacana hak angket penyadapan.

Saat ini, memang belum ada fraksi lain di parlemen yang mendukung usulan hak angket tersebut. Namun, riak politik tetap tak terhindarkan.

Tidak hanya di parlemen, lewat ranah publik di media sosial pun, Yudhoyono secara pribadi juga mengeluarkan berbagai pesan politik melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono.

Benny mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir karena hak angket itu tidak akan berujung pada pemakzulan Jokowi dari kursi kepresidenan.

"Kami ini hanya mau mengingatkan jika ada kesalahan. Jangan kesannya seolah kami mau membuat kegaduhan. Lagi pula, apa salahnya jika Pak SBY mau nge-twit? Twit-twit itu untuk berkomunikasi dengan rakyat. Ini bentuk komunikasi Pak SBY ke publik," katanya.

Terkait hal itu, Humphrey Djemat meminta semua pihak bisa bersabar menunggu proses pengadilan. Ia mengatakan, Basuki telah meminta maaf dan Ma'ruf Amin pun sudah memaafkan Basuki.

"Jadi, apa kita mau meneruskan keributan ini? Bisa-bisa kondisi menjelang pilkada tidak kondusif lagi," kata Humphrey.

Hubungan antara presiden dan pendahulunya di Indonesia memang tidak selalu akur. Bukan hanya antara Jokowi dan Yudhoyono, melainkan juga presiden-presiden terdahulu. Misalnya hubungan antara Soekarno dan Soeharto atau antara Megawati dan Yudhoyono.

Dalam buku The Presidents Club: Inside the World's Most Exclusive Fraternity, Nancy Gibbs dan Michael Duffy menceritakan hubungan antar-presiden AS yang tidak selalu akur.

Presiden ke-34 AS, Dwight D Eisenhower, hampir tidak pernah berbicara dengan pendahulunya, Harry Truman. Presiden ke-32 AS, Franklin D Roosevelt, bahkan melarang pendahulunya, Herbert Hoover, untuk masuk ke Gedung Putih.

Namun, demi urusan kenegaraan dan masa depan AS, para presiden dan mantan presiden itu dapat meluangkan waktu untuk sesekali bertemu secara tertutup dan saling bertukar gagasan. Kini, hal yang sama diharapkan dapat terjadi di Indonesia.

Presiden dan para pendahulunya diharapkan dapat mengesampingkan sentimen dan kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Bukan "curhat" lewat media sosial, bukan pula saling menyindir lewat aksi simbolis. Namun, saling meluangkan waktu dan bertemu tatap muka demi membicarakan kemaslahatan bangsa dan negara.

Satu hal yang pasti, bangsa ini membutuhkan negarawan, bukan mantan negarawan. (Agnes Theodora)

 Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Februari 2017, di halaman 5 dengan judul "Presiden dan Pendahulunya".