Kompas.com - 08/02/2017, 21:43 WIB
SBY dan Jokowi saat geladi bersih di Istana Merdeka, Minggu (19/10/2014) SBY dan Jokowi saat geladi bersih di Istana Merdeka, Minggu (19/10/2014)
EditorSabrina Asril

KOMPAS - Minggu petang, 12 Juni 2016. Atas undangan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden Joko Widodo dan presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, kembali bersua. Mereka bersalaman, lalu berbincang singkat. Itu bukan pertama kali Presiden Jokowi bertemu dengan Yudhoyono.

Namun, peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya membuat pertemuan pada pertengahan 2016 itu menarik perhatian sejumlah pihak. Peristiwa yang dimaksud adalah Tour de Java yang digelar Partai Demokrat pada Maret 2016.

Dalam acara itu, Yudhoyono beberapa kali mengkritik pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Beberapa hari setelah Tour de Java tersebut, Jokowi meninjau proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Olahraga Nasional Hambalang di Bogor. Oleh karena terlibat korupsi dalam proyek yang mangkrak itu, sejumlah kader Partai Demokrat diproses hukum.

(Baca: Jokowi dan SBY, dari Hambalang hingga Grasi Antasari...)

Peristiwa belakangan ini, yaitu terkait dengan Pilkada DKI Jakarta dan persidangan perkara dugaan penodaan agama degan terdakwa Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, membuat wacana pertemuan antara Jokowi dan Yudhoyono kembali menarik perhatian.

Wacana pertemuan keduanya makin menarik karena dalam tiga bulan terakhir, Jokowi telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik dan mantan presiden serta wakil presiden.

Jokowi bahkan telah lebih dari satu kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga rivalnya pada Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto. Namun, Jokowi belum bertemu dengan Yudhoyono.

Padahal, pada 1 Februari lalu, Yudhoyono secara langsung menyatakan keinginannya bertemu langsung dan akan bicara blak-blakan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, ia menyebut, ada tiga orang dekat Jokowi yang menghalangi pertemuannya dengan Jokowi.

(Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...)

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono juga minta pihak berwenang mengusut isu penyadapan dirinya seperti diungkapkan tim penasihat hukum Basuki.

Pernyataan itu disampaikan setelah pada sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki, 31 Januari 2017, salah satu penasihat hukum Basuki, Humphrey R Djemat, bertanya kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang menjadi saksi, terkait komunikasi teleponnya dengan Yudhoyono pada 6 Oktober 2016.

Dikatakan, isinya meminta agar MUI mengeluarkan fatwa tentang penodaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Ma'ruf membantah ada percakapan telepon itu.

Pertemuan

Dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Senin (6/2) di Kompas TV, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengindikasikan, orang yang menghalang-halangi Jokowi itu berasal dari lingkungan elite partai politik. Khususnya, partai politik yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi adalah PDI-P, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

"Saya tahu baik orang yang menghalang-halangi itu. Masa Presiden bisa didikte seperti itu? Namun, ini memang masuk akal karena Pak Jokowi, kan, petugas partai. Tidak hanya partai pengusung, tapi juga petugas partai-partai politik pendukungnya," kata Benny dalam acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo itu.

(Baca: Gayung Bersambut, Jokowi Akan Bertemu SBY Setelah Pilkada)

Selain Benny, hadir sebagai narasumber dalam acara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan, pengajar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, dan Humphrey R Djemat.

Arteria mengatakan, jika diminta, Jokowi pasti akan mengatur janji pertemuan dengan Yudhoyono. Pihak Istana juga telah menyatakan, pertemuan akan diadakan sesudah Pilkada 2017, yang pemungutan suaranya dilakukan 15 Februari ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Nasional
Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Nasional
Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Nasional
Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.