Kompas.com - 08/02/2017, 20:55 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) mengundang empat partai baru untuk meminta sejumlah masukan.

Empat partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya.

"Saya kira masukan partai-partai baru memengaruhi pendapat fraksi-fraksi yang ada," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di sela rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Lukman menambahkan, misalnya terkait ambang batas presiden (presidential threshold), partai-partai di parlemen yang mengusung penghapusan presidential threshold dan meyakini hal itu adalah amanat konstitusi semakin yakin dengan pilihannya.

Masing-masing partai baru yang datang memaparkan poin-poin dalam RUU Pemilu yang disoroti. Namun, beberapa poin utamanya misalnya terkait presidential threshold, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan sistem pemilu.

(Baca juga: Ambang Batas Parlemen Perlu Ditingkatkan untuk Penyederhanaan Partai)

PSI

PSI dengan tegas menolak adanya ketentuan presidential threshold.

Hal itu diharapkan mampu menciptakan equal playing battle field (persamaan dalam pertarungan pemilu) dan asas pemilu bebas serta adil, di mana setiap partai peserta pemilu berhak memeroleh perlakuan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menuturkan, hal itu juga sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa capres dan cawapres diajukan partai politik atau gabungan partai politik.

"Artinya kalau sudah sah jadi peserta pemilu, sudah lewat verifikasi artinya kami punya kesempatan yang sama. Baik partai baru atau partai lama, setara di mata hukum," ujarnya.

Hasil pemilu legislatif 2014 juga dianggap tak relevan jika digunakan sebagai landasan pemilu 2019, di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak.

Selain itu, dengan ditiadakannya presidential threshold, akan ada banyak pilihan calon.

Terkait parliamentary threshold, PSI mendorong untuk dihapus. Namun, tak menghilangkan semangat penyederhanaan sistem politik.

"Kami oke saja kalau mau berapa pun. Tetapi tujuannya apa? Kalau tujuannya menyederhanakan sistem kepartaian dan berbagai kajian yang kami lakukan itu tidak efektif," ujarnya.

Sedangkan soal sistem pemilu, PSI mengusulkan sistem pemilu proporsional terbuka.

Partai Perindo

Perindo tak setuju dengan usulan presidential threshold. Hal itu sesuai dengan instruksi Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi partai politik dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

Aturan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 tak bisa dipaksakan untuk 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menuturkan, hak mencalonkan presiden dan wakil presiden seharusnya diberikan kepada semua parpol peserta pemilu tanpa harus ada yang diistimewakan.

"Dengan adanya presidential threshold, ada keinginan sebuah kekuatan besar untuk menguasai pilpres. Ada oligarki politik yang tidak mencerminkan keadilan pada partai lain. Keadilan harus tepat pada semua partai," ujar Rofiq.

Namun, Perindo setuju jika ada ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Meski batasan tersebut menyebabkan terbuangnya suara pemilh secara percuma jika satu partai tak mencapai ambang batas, namun sejumlah negara menerapkannya.

Adapun mengenai sistem pemilu, Perindo mengusulkan sistem terbuka-terbatas. Ini mengacu pada maraknya politik uang pada pemilu yang telah lalu.

"Kontestannya sangat bebas, partai-partai tidak lagi rekrut kader yang militan. Tapi sibuk cari orang berduit sebagai caleg. Proporsional terbuka-terbatas cukup efektif membuat caleg tidak hanya cari uang tapi fokus cari suara," tuturnya.

Partai Idaman

Partai Idaman tak setuju dengan pemberlakuan presidential threshold.

Menurut Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, aturan tersebut bertolak belakang dengan putusan MK tentang keserentakan pileg dan pilpres.

"Tolong sampaikan kepada pembuat RUU bahwa kembali kepada kepatuhan kepada MK dan konstitusi, itu sama sekali tidak berlandaskan konstitusi," kata Rhoma.

Namun, Idaman setuju dengan adanya pemberlakuan parliamentary threshold. Mereka mengusulkan 0 hingga 3,5 persen. Sedangkan untuk sistem pemilu, Idaman mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas.

"Kalau parliamentary threshold, make sense diberlakukan, tapi kalau presidential threshold acuannya dari mana? Karena secara teknis pemilihannya dilakukan serentak," ucapnya.

Partai Berkarya

Partai Berkarya mengusulkan agar tak ada pemberlakuan presidential threshold dan parliamentary threshold.

Hal itu diperlukan sesuai putusan MK bahwa presidential threshold dan parliamentary threshold sudah tak relevan pada pilkada serentak.

"Tapi kami kembali pada putusan pansus," kata Ketua Umum Partai Berkarya, Neneng A Tutty.

Sedangkan sistem pemilu yang diusulkan Partai Berkarya adalah sistem terbuka terbatas. Alasannya, karena dalam menetapkan anggota legislatif, partai diberikan wewenang yang luas.

"Namun, penetapan calon jadi di daerah pemilihannya perlu diatur lebih selektif dengan memperhatikan persentase suara dari bilangan pembagi kursi ditentukan dengan batas maksimal persentase 25 persen sebelum penentuan nomor jadi kembali ke nomor urut," tuturnya.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.