Kompas.com - 08/02/2017, 13:37 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai persoalan penyadapan seringkali menjadi kontroversi.

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap menuturkan, kegiatan penyadapan seharusnya hanya bisa dilakukan oleh institusi-institusi tertentu dan dengan pengawasan yang ketat. Namun, saat ini banyak pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan penyadapan.

"Belajar dari pengalaman, maka kami memandang perlu segera untuk membuat aturan yang lebih komprehensif dan detil yang bisa memberikan kepastian soal penyadapan ini," kata Mulfachri dalam konferensi pers Fraksi PAN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Ia mencontohkan, di Amerika terdapat sebuah badan yang diberi kewenangan untuk memberi izin kepada lenbaga yang mau melakukan penyadapan. Jika mau, kata dia, Indonesia juga bisa meniru hal tersebut agar pengawasan terhadap kegiatan lebih ketat.

(Baca: Penyadapan Bukan Delik Aduan, SBY Minta Penegak Hukum Bergerak)

Mulfachri juga menyinggung mengenai hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, Fraksi PAN belum menilai bahwa hal itu perlu didorong lewat hak angket.

"Kami belum sampai pada kesimpulan untuk mendorong persoalan penyadapan ini ke Pansus atau angket," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

(Baca: Polri dan BIN Sangkal Ada Penyadapan, Demokrat Bersikeras Lanjutkan Hak Angket)

"Kami masih melihat bahwa penyelesaian secara hukum adalah prioritas yang harus diambil oleh aparat penegak hukum," sambungnya.

Penyadapan, kata dia, tidak termasuk delik aduan. Sehingga, Kepolisian bisa segera melaksanakan kewenangan sesuai apa yang diberikan Undang-Undang.

"Tidak boleh di negara yang berasaskan hukum ini ada sebuah pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja," tutur Mulfachri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.