Kompas.com - 08/02/2017, 07:33 WIB
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-terorisme) mengeluhkan pihak pemerintah yang seolah menunda atau mengulur proses pembahasan dengan tidak hadir pada rapat yang dijadwalkan oleh pemerintah sendiri.

Padahal, beberapa waktu lalu, pihak pemerintah sempat mengeluhkan revisi UU Anti-terorisme yang tak kunjung selesai.

"Saya tidak tahu masalahnya apa tapi yang jelas pemerintah ingin menunda atau mengulur proses pembahasan di pansus ini. Sementara semua fraksi di Pansus sudah siap," kata Wakil Ketua Pansus Hanafi Rais, seusai rapat internal Pansus RUU Anti-terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Menurut Hanafi, DPR sudah proaktif. Seluruh fraksi juga sudah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Namun, pemerintah kerap membatalkan pertemuan secara sepihak dengan berbagai alasan.

"Masalahnya sekarang ada di pemerintah. Masalahnya apa, sebaiknya pemerintah evaluasi. Kalau ada yang belum sinkron antara kementerian yang berkaitan langsung dengan Pansus ini, ya sebaiknya diselesaikan," kata Politisi PAN itu.

"Atau ada hal-hal yang sifatnya keberatan atau mau melakukan perubahan-perubahan ya disampaikan ke Pansus," lanjut dia.

Selanjutnya, pimpinan Pansus akan mencoba bertemu pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk menanyakan masalah dan kendala yang dihadapi.

Jika memang ada kendala, maka akan dibahas di Pansus.

Sementara itu, Anggota Pansus Anti-terorisme, Arsul Sani, mengeluhkan seolah DPR yang dinilai memperlambat pembahasan revisi UU ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X