Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Harap Polemik Ahok-Ma'ruf Amin Tak Diperpanjang

Kompas.com - 07/02/2017, 17:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, meminta polemik perseteruan antara terdakwa kasus dugaan penistaan agama yang juga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin tak perlu diperpanjang.

Pasalnya, menurut Yunahar, Ma'ruf Amin pun telah memberikan maaf kepada Ahok. Permintaan maaf dilakukan Ahok kepada Ma'ruf usai menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

"Sudah dimaafkan ya selesai, iya tidak usah diperpanjang," kata Yunahar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Selasa (7/2/2017).

Wakil Ketua Umum MUI itu menilai, persoalan tersebut selesai setelah Ma'ruf Amin memberikan maaf kepada Ahok.

"Kalau sudah dimaafkan, Kiai Ma'ruf Amin sudah memaafkan. Kiai Ma'ruf Amin mengatakan ya sudah selesai, itu saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memperkeruh suasana.

"Kalau sudah selesai jangan 'dikipas-kipasi'," ujar Haedar.

(Baca juga: Ahok Minta Permasalahannya dengan Ma'ruf Amin Tak Digoreng Lagi)

Polemik tersebut muncul saat Ahok dan kuasa hukumnya melontarkan sejumlah pernyataan kepada Ma'ruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama pekan lalu.

Sejumlah pihak menilai pertanyaan kuasa hukum itu menyudutkan Ma'ruf Amin.

Selain mengundang kontroversi di masyarakat, pernyataan tersebut juga ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden keenam RI itu menganggap percakapan antara dirinya dan Ma'ruf Amin disadap.

Sebab, kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Ma'ruf soal percakapan dengan SBY, dengan mengonfirmasi isi pembicaraan antara Ma'ruf dan SBY, disertai detail mengenai kapan pembicaraan itu dilakukan.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com