Kompas.com - 07/02/2017, 12:38 WIB
Helikopter AW 101 pesanan TNI AU tengah menjalani tes awal penerbangan di divisi helikopter Leonardo-Finmecanicca di Yeovil, Inggris, pekan lalu. Terlihat helikopter tersebut telah dicat dengan warna loreng TNI dan diberi lambang TNI. ROTORBLUR.CO.UK/RICH PITTMAN via HARIAN KOMPASHelikopter AW 101 pesanan TNI AU tengah menjalani tes awal penerbangan di divisi helikopter Leonardo-Finmecanicca di Yeovil, Inggris, pekan lalu. Terlihat helikopter tersebut telah dicat dengan warna loreng TNI dan diberi lambang TNI.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Pemerintah membuka secara transparan soal rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101 yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Dalam hal ini, baik Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo maupun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sama-sama tidak mengetahui perihal pembelian helikopter tersebut.

"Saya kira ini harus dibuka secara transparan saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

(baca: Menhan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101)

Fadli melihat hal tersebut sebagai sebuah miskoordinasi yang kerap terjadi dalam satu pemerintahan.

Menurut dia, Pemerintah harus mengurutkan dari awal perencanaan pembelian helikopter tersebut, siapa yang memberikan rekomendasi pembelian, hingga pengambilan keputusan.

"Jadi dari situ saya kira tidak bisa dibantah lagi siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk pengajuan dan pembelian helikopter, tersebut," tuturnya.

(baca: Kehebohan Helikopter AgustaWestland AW101)

Fadli enggan mencampuri lebih jauh urusan di internal Kementerian Pertahanan dan TNI. Namun, ia menduga ada kepentingan di balik pembelian helikopter tersebut.

Sebab, untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab terhadap pembelian AW101 sesungguhnya bukan hal yang rumit.

"Harusnya ada mekanisme yang sudah baku dan ini kan bukan pertama kali tentara, TNI membeli alat. Ikuti saja apa yang sudah jadi SOP sesuai aturan yang berlaku," ucap Politisi Partai Gerindra itu.

Menhan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan, setelah pembelian helikopter AgustaWestland 101 dibatalkan, pihaknya menggantinya dengan produk dalam negeri jenis Puma.

Ryamizard menegaskan, rencana pengadaan heli Puma tersebut juga telah melewati perencanaan dan kajian yang matang dari TNI. Oleh sebab itu, pengadaan helikopter itu tetep dibutuhkan.

 

"Kemenhan dan TNI itu satu grup saat membahas. Jadi bukan TNI saja dan bukan Kememhan saja," ujar Ryamizard.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X