Anggap Bawaslu Tak Siap, Komisi II Pesimistis Politik Uang Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai, pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum maksimal.

Salah satu pengawasan yang dianggap Lukman belum maksimal, adalah terkait diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan politik uang.

Oleh karena itu, ia pesimistis praktik politik uang bisa ditekan atau bahkan hilang pada Pilkada Serentak 2017 yang akan dilaksanakan pada 15 Februari mendatang.

"Di Undang-Undang Pilkada, spirit anti-politik uang kuat tapi ternyata tidak implementatif," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senin (6/2/2017).

"Karena kewenangan tambahan yang diberikan pada bawaslu untuk adili politik uang yang berimplikasi pada diskualifikasi itu secara implementatif Bawaslu enggak siap," lanjut dia.

Dalam mengusut dugaan politik uang, kata Lukman, perlu dilakukan investigasi.

Sementara, kapasitas Bawaslu saat ini adalah menunggu adanya laporan masyarakat.

Sementara, kesadaran masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang masih minim. 

"Bisa jadi karena aturan politik uang kurang disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Bisa jadi terkait incumbent, masyarakat ditekan," kata dia.

Lukman mencontohkan, hasil temuan Komisi II di Bali. Masyarakat dan kepala desa ditekan agar tak melapor.

Dengan kondisi masyarakat yang lemah dalam melaporkan kecurangan pemilu, Bawaslu juga tidak pro-aktif.

"Karena itu saya pesimistis dengan Pilkada sekarang bisa perbaiki kualitas dan temukan politik uang serta diberikan sanksi tegas," ujar Politisi PKB itu.

Menurut dia, Bawaslu bisa melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk merekrut para penyidik Polri dan Kejaksaan. Terutama mereka yang berkemampuan mencium adanya praktik politik uang.

"Selama ini rekrutmen Bawaslu tidak ada rekrut orang yang ahli dalam penyelidikan. Tidak ada latar belakang penyelidikan. Sehingga kami pesimistis," kata Lukman.