Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Ada yang Sengaja Buat Data E-KTP Palsu Jelang Pilkada

Kompas.com - 07/02/2017, 06:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro memastikan bahwa isu e-KTP dengan foto yang sama tidak benar.

Isu e-KTP ganda tersebut sempat menyebar di media sosial.

Menurut Juri, ada pihak yang sengaja membuat data palsu, yaitu menggandakan identitas orang lain dengan memasang foto yang sama.

"Sudah kami cek, Kemendagri juga sudah cek, itu tidak benar. Yang benar adalah ada sekian data kependudukan orang yang diganti fotonya seolah-olah satu orang memiliki banyak identitas," ujar Juri saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada Serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Juri mengatakan, informasi yang tidak benar tersebut sengaja disebar melalui media sosial dengan tujuan mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak.

(Baca: Polisi Duga Motif Penyebar e-KTP Ganda untuk Buat Kisruh Pilkada)

Dia memastikan masalah tersebut tidak akan berdampak besar, terutama saat proses pilkada di Jakarta.

KPU bisa mendeteksi mana KTP yang asli dan yang palsu.

"Itu kan mudah, namanya ada, nomor kependudukannya ada, tinggal dicek di database kependudukan," kata Juri.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta telah mendatangi nama-nama yang diduga memiliki data e-KTP yang sama.

(Baca: Bagaimana Cara KPU DKI Memastikan E-KTP untuk Pilkada DKI 2017 Asli?)

Dari penelusuran tersebut, data e-KTP yang tersebar merupakan data asli.

Namun, foto pemilik e-KTP diganti. Sumarsono menyebutkan, beredarnya foto-foto hoax itu dilakukan oleh orang iseng yang hendak mengacaukan Pilkada DKI.

"Jadi itu orang iseng yang akan mengacaukan Pilkada DKI Jakarta," ujar Sumarsono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com