Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, TNI Bantu Polri Berantas Isu SARA

Kompas.com - 07/02/2017, 06:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menyatakan siap menurunkan jajarannya untuk membantu Kepolisian mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Salah satu bantuan TNI adalah mengamankan Pilkada dari situasi tak kondusif karena adanya isu SARA.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menegaskan, TNI akan membantu Kepolisian untuk memproses pihak-pihak yang menyebabkan situasi tak kondusif.

"Kalau kami mengetahui, pasti kami serahkan kepada polisi. Karena kan sudah menghasut, istilahnya," kata Mulyono, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Mulyono mengatakan, pilkada merupakan pesta rakyat sehingga seharusnya tidak dikotori oleh ulah-ulah sejumlah pihak yang ingin mengganggu kelancaran pelaksanaannya. 

TNI berharap tak ada laporan terkait isu SARA menjelang hari H pemungutan suara.

"Prinsipnya kami tidak ingin hal seperti itu terjadi. Maka deteksi dini kami melalui Babinsa itu kami maksimalkan betul untuk mengantisipasi terjadinya hal yang dimaksudkan. Terkait isu sara," kata Mulyono.

Sementara itu, terkait jumlah personel yang diturunkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI menunggu permintaan dari kepolisian.

"TNI sudah menyiapkan pasukannya, kapan diminta dengan kepolisian dan siap memberikan cadangan," kata Gatot.

Namun, ia enggan membeberkan jumlah personel TNI yang diturunkan untuk membantu Polri di setiap wilayah.

"Kan banyak sekali daerah. Jadi permintaannya bervariasi. Saya tidak bisa menyebutkan semua jumlahnya seluruh Indonesia," ujarnya.

Adapun, Polri mempersiapkan 60.000 hingga 70.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak.

Lebih dari 4.100 personel di antaranya berasal dari Brimob Polri.

DKI Jakarta dianggap daerah yang paling rawan oleh Polri untuk Pilkada. Namun, tak mengurangi pengamanan di wilayah yang dianggap tidak rawan.

Jika ada kerawanan baru yang muncul menjelang atau saat Pilkada, maka personel dari wilayah terdekat akan dikerahkan untuk membantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com