Politik Uang Dinilai Masih Jadi Masalah dalam Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 06/02/2017, 20:52 WIB
Peneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata memaparkan hasil riset di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017) Lutfy Mairizal PutraPeneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata memaparkan hasil riset di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata mengatakan, politik uang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pilkada.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan FFH saat tahapan pilkada serentak 2017 berlangsung.

FFH melakukan riset mengenai politik uang di Kabupaten Brebes dengan melibatkan 400 responden. Riset itu berlangsung pada 15 November 2016 hingga 23 Desember 2016.

"Persepsi publik tehadap politik uang atau barang dalam kontestasi pemilu sangat permisif," kata Dian di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017).

Dian menyebutkan, 71 persen masyarakat menerima uang atau barang yang diberikan dari calon kepala daerah, tim sukses atau relawan. Sementara, 29 masyarakat memilih untuk menolak.

Dari 71 persen itu, 80 persen masyarakat memilih untuk diberikan uang ketimbang barang seperti kebutuhan bahan pokok.

Menurut Dian, kondisi itu tidak jauh berbeda dibandingkan pada tahun 2011 di Brebes. Saat itu, penerimaan politik uang di masyarakat sebesar 74,5 persen, dan 78,4 persen masyarakat dari yang mau menerima, memilih untuk menerima uang.

Dian menyayangkan adanya penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang salah memahami politik uang. Ia menilai hal itu akan membuat politik uang semakin membudaya.

"Penyelenggara pemilu di kabupaten ada yang bilang ambil uangnya tapi jangan coblos orangnya. Salah satu pemahaman yang salah," ujar Dian.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, politik uang masih dianggap sebagai rezeki oleh masyarakat.

Untuk meminimalisir politik uang, Bawaslu, lanjut Daniel, memetakan potensi kerawanan di lapangan.

"Kami sudah sisir, salah satu yang harus diperiksa adalah dimensi kontestasi. Di mana di daerah-daerah terjadi peristiwa politik uang," ucap Daniel.

Kompas TV Politik Uang dalam Pilkada Serentak- Satu Meja Bagian 4
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.