Kompas.com - 06/02/2017, 20:52 WIB
Peneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata memaparkan hasil riset di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017) Lutfy Mairizal PutraPeneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata memaparkan hasil riset di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata mengatakan, politik uang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pilkada.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan FFH saat tahapan pilkada serentak 2017 berlangsung.

FFH melakukan riset mengenai politik uang di Kabupaten Brebes dengan melibatkan 400 responden. Riset itu berlangsung pada 15 November 2016 hingga 23 Desember 2016.

"Persepsi publik tehadap politik uang atau barang dalam kontestasi pemilu sangat permisif," kata Dian di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017).

Dian menyebutkan, 71 persen masyarakat menerima uang atau barang yang diberikan dari calon kepala daerah, tim sukses atau relawan. Sementara, 29 masyarakat memilih untuk menolak.

Dari 71 persen itu, 80 persen masyarakat memilih untuk diberikan uang ketimbang barang seperti kebutuhan bahan pokok.

Menurut Dian, kondisi itu tidak jauh berbeda dibandingkan pada tahun 2011 di Brebes. Saat itu, penerimaan politik uang di masyarakat sebesar 74,5 persen, dan 78,4 persen masyarakat dari yang mau menerima, memilih untuk menerima uang.

Dian menyayangkan adanya penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang salah memahami politik uang. Ia menilai hal itu akan membuat politik uang semakin membudaya.

"Penyelenggara pemilu di kabupaten ada yang bilang ambil uangnya tapi jangan coblos orangnya. Salah satu pemahaman yang salah," ujar Dian.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, politik uang masih dianggap sebagai rezeki oleh masyarakat.

Untuk meminimalisir politik uang, Bawaslu, lanjut Daniel, memetakan potensi kerawanan di lapangan.

"Kami sudah sisir, salah satu yang harus diperiksa adalah dimensi kontestasi. Di mana di daerah-daerah terjadi peristiwa politik uang," ucap Daniel.

Kompas TV Politik Uang dalam Pilkada Serentak- Satu Meja Bagian 4
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.