Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Belum Terima Pemberitahuan Resmi soal Aksi 11 Februari

Kompas.com - 06/02/2017, 16:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian belum menerima pemberitahuan rencana aksi pada 11 Februari 2017.

Aksi tersebut dikabarkan bakal serupa dengan aksi-aksi sebelumnya, seperti 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212), yakni acara doa bersama.

"Saya dengar hari ini belum dapat surat. Ini kan hanya informasi beredar di medsos," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/2/2017).

(baca: Wiranto: Minggu Tenang Harus Tenang, Jangan Bikin Ribut!)

Boy mengatakan, jika memang rencana itu benar, maka pihak penyelenggara wajib memberi surat pemberitahuan.

Di dalam surat tertulis itu nantinya dijelaskan maksud aksi dilakukan, jumlah massa, hingga perlengkapan yang dibawa.

Dengan demikian, polisi bisa menyiapkan personel untuk penjagaan. Terlebih, aksi itu dilakukan menjelang Pilkada serentak 15 Februari.

"Wajib menjaga ketertiban umum dan tidak melakukan tindakan yang menggangu jalannya kegiatan Pilkada," kata Boy.

(baca: Mendagri Berharap Tak Ada Aksi Unjuk Rasa Selama Masa Tenang)

Berdasarkan informasi, aksi tak hanya dilakukan pada 11 Februari, namun juga pada 12 dan 15 Februari.

Boy tak mempermasalahkannya, asalkan tidak pada masa tenang Pilkada serentak, yaitu 12-14 Februari 2017.

Boy meminta agar masyarakat tak menimbulkan gejolak selama masa tenang yang mengganggu jalannya Pilkada.

"Agar memberikan ketenangan dan dimanfaatkan oleh petugas Bawaslu, KPU, penyelenggara Pemilu untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Termasuk check in terakhir logistik pemilu," kata Boy.

Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengaku, pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.

 

Hal tersebut diungkapkan Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

“Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan Pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi,” kata Rizieq.

Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan longmarch di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com