Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Pembangunan MRT, LRT, dan Kereta Cepat Ada Alih Teknologi

Kompas.com - 06/02/2017, 15:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Saat membuka rapat terbatas, Presiden Jokowi mengakui, BUMN Indonesia belum berpengalaman dalam membangun proyek transportasi massal di darat. Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), LRT, dan Kereta Cepat.

Oleh sebab itu, pembangunan sejumlah proyek transportasi masal di Indonesia seharusnya dijadikan wahana pembelajaran atau transfer teknologi.

"Kita memang belum punya pengalaman di bidang ini, baik pembangunan MRT, LRT atau kereta cepat sehingga dari pembangunan pertama ini, diharapkan bisa kita pakai sebagai pembelajaran dan alih teknologi sehingga bermanfaat bagi langkah-langkah ke depan," ujar Jokowi.

(Baca: Kepada Jokowi, Adhi Karya Pastikan Proyek LRT Selesai 2019)

Jokowi melanjutkan, proyek pengerjaan LRT di Jakarta dan Palembang mesti terus menerus dicek kemajuannya. Hal ini demi menghindari persoalan di lapangan yang menumpuk.

"Apapun, setiap pembanggunan infrastruktur harus kita cek, kita cek, kita cek, kita cek terus apa yang jadi hambatan," ujar Jokowi.

Jokowi menyinggung sejumlah persoalan yang harus dituntaskakn seperti pembebasan lahan, skema pembiayaan, tata ruang hingga soal infrastruktur pendukung. Semua persoalan itu harus dideteksi sesegera mungkin untuk dicari jalan keluarnya.

Diketahui, LRT dibangun di Jakarta dan Palembang. Dari rencana tujuh rute, dua rute yang akan dibangun pertama yakni koridor satu dengan rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan koridor tujuh dengan rute Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

Adapun, LRT di Palembang lintas pelayanannya yakni Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City.

Panjang trase 23 kilometer dilengkapi dengan 13 (tiga belas) stasiun dan 9 (sembilan) sub-stasiun, serta memiliki jembatan Sungai Musi dengan bentang sungai 350 meter.

Kompas TV Jokowi Kritisi Lambatnya Pembangunan LRT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com