Kompas.com - 06/02/2017, 15:59 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Saat membuka rapat terbatas, Presiden Jokowi mengakui, BUMN Indonesia belum berpengalaman dalam membangun proyek transportasi massal di darat. Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), LRT, dan Kereta Cepat.

Oleh sebab itu, pembangunan sejumlah proyek transportasi masal di Indonesia seharusnya dijadikan wahana pembelajaran atau transfer teknologi.

"Kita memang belum punya pengalaman di bidang ini, baik pembangunan MRT, LRT atau kereta cepat sehingga dari pembangunan pertama ini, diharapkan bisa kita pakai sebagai pembelajaran dan alih teknologi sehingga bermanfaat bagi langkah-langkah ke depan," ujar Jokowi.

(Baca: Kepada Jokowi, Adhi Karya Pastikan Proyek LRT Selesai 2019)

Jokowi melanjutkan, proyek pengerjaan LRT di Jakarta dan Palembang mesti terus menerus dicek kemajuannya. Hal ini demi menghindari persoalan di lapangan yang menumpuk.

"Apapun, setiap pembanggunan infrastruktur harus kita cek, kita cek, kita cek, kita cek terus apa yang jadi hambatan," ujar Jokowi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi menyinggung sejumlah persoalan yang harus dituntaskakn seperti pembebasan lahan, skema pembiayaan, tata ruang hingga soal infrastruktur pendukung. Semua persoalan itu harus dideteksi sesegera mungkin untuk dicari jalan keluarnya.

Diketahui, LRT dibangun di Jakarta dan Palembang. Dari rencana tujuh rute, dua rute yang akan dibangun pertama yakni koridor satu dengan rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan koridor tujuh dengan rute Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

Adapun, LRT di Palembang lintas pelayanannya yakni Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City.

Panjang trase 23 kilometer dilengkapi dengan 13 (tiga belas) stasiun dan 9 (sembilan) sub-stasiun, serta memiliki jembatan Sungai Musi dengan bentang sungai 350 meter.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X