JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Saat membuka rapat terbatas, Presiden Jokowi mengakui, BUMN Indonesia belum berpengalaman dalam membangun proyek transportasi massal di darat. Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), LRT, dan Kereta Cepat.
Oleh sebab itu, pembangunan sejumlah proyek transportasi masal di Indonesia seharusnya dijadikan wahana pembelajaran atau transfer teknologi.
"Kita memang belum punya pengalaman di bidang ini, baik pembangunan MRT, LRT atau kereta cepat sehingga dari pembangunan pertama ini, diharapkan bisa kita pakai sebagai pembelajaran dan alih teknologi sehingga bermanfaat bagi langkah-langkah ke depan," ujar Jokowi.
(Baca: Kepada Jokowi, Adhi Karya Pastikan Proyek LRT Selesai 2019)
Jokowi melanjutkan, proyek pengerjaan LRT di Jakarta dan Palembang mesti terus menerus dicek kemajuannya. Hal ini demi menghindari persoalan di lapangan yang menumpuk.
"Apapun, setiap pembanggunan infrastruktur harus kita cek, kita cek, kita cek, kita cek terus apa yang jadi hambatan," ujar Jokowi.
Jokowi menyinggung sejumlah persoalan yang harus dituntaskakn seperti pembebasan lahan, skema pembiayaan, tata ruang hingga soal infrastruktur pendukung. Semua persoalan itu harus dideteksi sesegera mungkin untuk dicari jalan keluarnya.
Diketahui, LRT dibangun di Jakarta dan Palembang. Dari rencana tujuh rute, dua rute yang akan dibangun pertama yakni koridor satu dengan rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan koridor tujuh dengan rute Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.
Adapun, LRT di Palembang lintas pelayanannya yakni Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City.
Panjang trase 23 kilometer dilengkapi dengan 13 (tiga belas) stasiun dan 9 (sembilan) sub-stasiun, serta memiliki jembatan Sungai Musi dengan bentang sungai 350 meter.