Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Kemungkinan Aliran Uang untuk Direksi Garuda

Kompas.com - 05/02/2017, 19:29 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran suap yang diduga diberikan Rolls-Royce kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

KPK juga akan menelusuri kemungkinan uang tersebut mengalir kepada sejumlah pejabat di tingkatan direksi perusahaan maskapai nomor satu di Indonesia tersebut.

"Nanti kami akan follow the money, kan akan kelihatan juga. Mereka bisa bicara tidak, tapi bisa saja kalau buktinya ada. Tapi sementara ini memang belum ada," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat ditemui di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Menurut Basaria, dugaan aliran uang suap tersebut memang dihitung sejak lama, yakni sejak pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

KPK menemukan, dugaan suap tersebut dari hasil penelusuran dan kerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau) dan Inggris (Serious Fraud Office). Kedua lembaga antikorupsi tersebut melaporkan adanya suap dengan nilai jutaan dollar Amerika Serikat (AS).

"Ini harus didalami dulu, itu kan 12 tahun lalu, bukan sekarang. Tapi bisa saja dilakukan pendalaman," kata Basaria.

Tak berapa lama setelah penetapan Emirsyah sebagai tersangka, manajemen perusahaan pelat merah jasa penerbangan ini pun langsung memberikan responsnya berupa keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan, Kamis (19/1/2017).

Dalam keterangan yang disampaikan Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Benny S Butarbutar, manajemen Garuda Indonesia menyampaikan bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan korporasi, namun lebih kepada tindakan perseorangan.

Dalam penyidikan, KPK juga telah memanggil beberapa mantan anak buah Emir untuk diperiksa. Dua di antaranya adalah Hadinoto Soedigno dan Agus Wahjudo.

Hadinoto pernah menjabat Executive Vice President Engineering and Maintenance Service di PT Garuda Indonesia. Dia lalu menjabat Direktur Operasional Citilink Indonesia.

Sementara itu, Agus Wahjudo pernah tercatat sebagai Executive Project Manager PT Garuda Indonesia.

(Baca juga: Kasus Suap Emirsyah, KPK Panggil Pejabat Garuda Indonesia)

 

Kompas TV KPK Cegah 2 Mantan Pejabat Garuda Indonesia Ke Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com