KPK Telusuri Kemungkinan Aliran Uang untuk Direksi Garuda

Kompas.com - 05/02/2017, 19:29 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Gratifikasi di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi BempahWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Gratifikasi di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran suap yang diduga diberikan Rolls-Royce kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

KPK juga akan menelusuri kemungkinan uang tersebut mengalir kepada sejumlah pejabat di tingkatan direksi perusahaan maskapai nomor satu di Indonesia tersebut.

"Nanti kami akan follow the money, kan akan kelihatan juga. Mereka bisa bicara tidak, tapi bisa saja kalau buktinya ada. Tapi sementara ini memang belum ada," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat ditemui di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Menurut Basaria, dugaan aliran uang suap tersebut memang dihitung sejak lama, yakni sejak pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

KPK menemukan, dugaan suap tersebut dari hasil penelusuran dan kerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau) dan Inggris (Serious Fraud Office). Kedua lembaga antikorupsi tersebut melaporkan adanya suap dengan nilai jutaan dollar Amerika Serikat (AS).

"Ini harus didalami dulu, itu kan 12 tahun lalu, bukan sekarang. Tapi bisa saja dilakukan pendalaman," kata Basaria.

Tak berapa lama setelah penetapan Emirsyah sebagai tersangka, manajemen perusahaan pelat merah jasa penerbangan ini pun langsung memberikan responsnya berupa keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan, Kamis (19/1/2017).

Dalam keterangan yang disampaikan Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Benny S Butarbutar, manajemen Garuda Indonesia menyampaikan bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan korporasi, namun lebih kepada tindakan perseorangan.

Dalam penyidikan, KPK juga telah memanggil beberapa mantan anak buah Emir untuk diperiksa. Dua di antaranya adalah Hadinoto Soedigno dan Agus Wahjudo.

Hadinoto pernah menjabat Executive Vice President Engineering and Maintenance Service di PT Garuda Indonesia. Dia lalu menjabat Direktur Operasional Citilink Indonesia.

Sementara itu, Agus Wahjudo pernah tercatat sebagai Executive Project Manager PT Garuda Indonesia.

(Baca juga: Kasus Suap Emirsyah, KPK Panggil Pejabat Garuda Indonesia)

 

Kompas TV KPK Cegah 2 Mantan Pejabat Garuda Indonesia Ke Luar Negeri



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X