Kompas.com - 05/02/2017, 05:23 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016). Kristian ErdiantoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).
|
EditorSabrina Asril

MAGELANG, KOMPAS.com — Pemerintah sedang menyiapkan peraturan terkait penyaluran gaji bagi para guru honorer yang saat ini masih tertunda akibat pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

"Kami sedang siapkan peraturannya, mudah-mudahan aktif bulan ini," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (4/2/2017) sore.

Menurut Muhadjir, masih perlu ada harmonisasi peraturan antara peraturan Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebelum peraturan tersebut diterapkan.

Di samping itu, perlu ada pula "fatwa" dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya ke depan tidak timbul masalah baru.

"Walaupun niatnya baik, kalau caranya tidak baik, nanti malah jadi masalah. Kalau prinsip saya sebagai Mendikbud, sangat perhatian dan memahami bahwa masalah ini harus segera diselesaikan," tuturnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun meminta kepada para guru untuk bersabar sampai peraturan tersebut selesai "digodok" dan hak-haknya segera terpenuhi.

"Ya, sementara ditunda dulu, sabar dulu sambil berdoa mudah-mudahan segera tuntas," ujarnya.

Ia menyebut jumlah guru honorer di Indonesia tercatat ada sekitar 160.000 orang. Sebanyak 26.000 di antaranya diangkat oleh masing-masing pemerintah daerah dan sisanya diangkat oleh kepala sekolah. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.