Kompas.com - 05/02/2017, 00:13 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, beredarnya KTP elektronik atau e-KTP palsu merupakan modus yang berulang kali terjadi. Tjahjo menilai, hal itu terjadi saat adanya pasangan calon independen.

"Ini modus berulang. Saat ada pencalonan dari pasangan calon perseorangan ini sudah muncul, tetapi semuanya palsu untuk kejar jumlah dukungan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Sabtu (4/2/2017).

Di media sosial, beredar foto warga yang memiliki e-KTP dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat yang berbeda, tetapi memiliki foto yang sama.

Dari tiga e-KTP yang ada dalam gambar tersebut, tertulis nama Mada, Saidi, dan Sukarno. NIK dalam ketiga e-KTP tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017.

Menurut Tjahjo, tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memastikan bawah foto tersebut palsu.

"Ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," ucap Tjahjo.

(Baca: Bawaslu DKI Pastikan Tiga E-KTP dengan Foto Sama adalah "Hoax")

Sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri memastikan tiga e-KTP itu merupakan berita bohong atau hoax. Ia menilai, pemalsuan e-KTP sulit untuk dilakukan.

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta pokja pemutakhiran data pemilih Moch Sidik membenarkan bahwa ketiga NIK tersebut terdaftar dalam DPT. Namun, foto dalam gambar e-KTP yang beredar itu dipalsukan menggunakan foto orang yang sama.

Dalam menyusun DPT, lanjut Sidik, KPU DKI Jakarta melakukan pemutakhiran (pencocokan dan penelitian/coklit) data pemilih dengan mendatangi langsung calon pemilih.

Petugas pemutakhiran data pemilih juga meminta fotokopi E-KTP calon pemilih untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang warga Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berangkat dari Polandia, Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina

Berangkat dari Polandia, Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Nasional
Komisi III Akan Kaji Manfaat Ganja untuk Medis, Berkaca pada Belanda dan Thailand

Komisi III Akan Kaji Manfaat Ganja untuk Medis, Berkaca pada Belanda dan Thailand

Nasional
Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Nasional
Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Nasional
Grace Natalie: Bro Sunny 'Gentleman' Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Grace Natalie: Bro Sunny "Gentleman" Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Nasional
Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

Nasional
Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Nasional
Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Nasional
Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Nasional
Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

Nasional
Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.