Mendagri Sebut Pemalsuan E-KTP Modus yang Sering Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, beredarnya KTP elektronik atau e-KTP palsu merupakan modus yang berulang kali terjadi. Tjahjo menilai, hal itu terjadi saat adanya pasangan calon independen.

"Ini modus berulang. Saat ada pencalonan dari pasangan calon perseorangan ini sudah muncul, tetapi semuanya palsu untuk kejar jumlah dukungan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Sabtu (4/2/2017).

Di media sosial, beredar foto warga yang memiliki e-KTP dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat yang berbeda, tetapi memiliki foto yang sama.

Dari tiga e-KTP yang ada dalam gambar tersebut, tertulis nama Mada, Saidi, dan Sukarno. NIK dalam ketiga e-KTP tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017.

Menurut Tjahjo, tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memastikan bawah foto tersebut palsu.

"Ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," ucap Tjahjo.

(Baca: Bawaslu DKI Pastikan Tiga E-KTP dengan Foto Sama adalah "Hoax")

Sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri memastikan tiga e-KTP itu merupakan berita bohong atau hoax. Ia menilai, pemalsuan e-KTP sulit untuk dilakukan.

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta pokja pemutakhiran data pemilih Moch Sidik membenarkan bahwa ketiga NIK tersebut terdaftar dalam DPT. Namun, foto dalam gambar e-KTP yang beredar itu dipalsukan menggunakan foto orang yang sama.

Dalam menyusun DPT, lanjut Sidik, KPU DKI Jakarta melakukan pemutakhiran (pencocokan dan penelitian/coklit) data pemilih dengan mendatangi langsung calon pemilih.

Petugas pemutakhiran data pemilih juga meminta fotokopi E-KTP calon pemilih untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang warga Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih.