Kompas.com - 04/02/2017, 18:06 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai isu penyadapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, menilai langkah yang dilakukan Fraksi Demokrat justru tak sejalan dengan keinginan sang ketua umum untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya kurang tepat apa yang dilakukan. Bahkan kontraproduktif dengan keinginan SBY untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi," ujar Sebastian saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Sebab, hak angket berpotensi memicu permusuhan antara Partai Demokrat dengan pemerintah. Menurutnya, Demokrat seharusnya ikut mendukung iklim yang bisa mendorong agar komunikasi antara SBY dan Jokowi bisa segera terlaksana.

Terlebih jika hak angket itu pada akhirnya bisa digulirkan. Maka semua informasi terkait dugaan penyadapan terhadap SBY akan terbuka. Pada akhirnya, hal itu akan mempermalukan elite-elite politik sendiri dan tak bermanfaat bagi seluruh pihak, baik pihak SBY, Presiden maupun masyarakat.

"Sayangnya, Fraksi Demokrat justru tidak menjadi bagian dari upaya untuk mendorong iklim yang kondusif agar komunikasi ini (SBY dan Jokowi) berjalan dengan baik," ucap Sebastian.

"Mereka malah dengan mendorong hak angket ini menurut saya justru akan memanas-manasi situasi," sambungnya.

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun hingga saat ini masih mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPR. (Baca: Demokrat Tetap Yakin Hak Angket Dugaan Penyadapan Didukung Fraksi Lain)

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman tetap meyakini hak angket dugaan penyadapan yang diusulkan fraksinya akan didukung oleh fraksi lain di DPR.

"Ya lihat saja nanti, namanya juga politik, semuanya dinamis, tidak statis," kata Benny saat dihubungi, Jumat (3/2/2017).

Sebab, pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyiratkan adanya dugaan penyadapan percakapan telepon antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan KH Ma'ruf Amin.

Meski masih sebatas dugaan, Benny mengatakan, hal tersebut patut ditelusuri lebih jauh untuk menghindari prasangka publik. Sebab, dugaan penyadapan tersebut mengarah pada pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi usulan hak angket dari kami ini jelas kok alasannya. Karena ada potensi pelanggaran undang-undang di situ," kata dia.

Partai pemerintah rapatkan barisan

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini koalisi pendukung pemerintah solid dalam menghadapi wacana hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat.

Hak angket ini terkait dengan dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Komunikasi informal dengan koalisi pendukung Jokowi-JK, kami masih solid. Kami siap kalau itu diinisiasi dan sampai jadi hak angket," kata Ketua DPP PDI-P Trimedya Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2017). (Baca: PDI-P Kumpulkan Parpol Koalisi Pemerintah jika Hak Angket Bergulir)

Ia menambahkan, jika dukungan pengajuan hak angket semakin tinggi pada pekan depan, tujuh partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah akan segera berembuk.

"Kalau seandainya minggu depan eskalasinya makin tinggi ya seperti apa yang disampaikan, kami harus ketemu. Tujuh partai pemerintah ini harus ketemu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Selain Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Nasdem juga berencana mengajak fraksi-fraksi partai koalisi pendukung pemerintah untuk tak mendukung usulan hak angket tersebut.

"Nasdem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut," kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate.

Kompas TV SBY Hadiri Kampanye Agus Yudhoyono
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
'Lorong Gelap' Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

"Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.