Kompas.com - 04/02/2017, 18:06 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan soal tuduhan terkait komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan soal tuduhan terkait komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai isu penyadapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, menilai langkah yang dilakukan Fraksi Demokrat justru tak sejalan dengan keinginan sang ketua umum untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya kurang tepat apa yang dilakukan. Bahkan kontraproduktif dengan keinginan SBY untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi," ujar Sebastian saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Sebab, hak angket berpotensi memicu permusuhan antara Partai Demokrat dengan pemerintah. Menurutnya, Demokrat seharusnya ikut mendukung iklim yang bisa mendorong agar komunikasi antara SBY dan Jokowi bisa segera terlaksana.

Terlebih jika hak angket itu pada akhirnya bisa digulirkan. Maka semua informasi terkait dugaan penyadapan terhadap SBY akan terbuka. Pada akhirnya, hal itu akan mempermalukan elite-elite politik sendiri dan tak bermanfaat bagi seluruh pihak, baik pihak SBY, Presiden maupun masyarakat.

"Sayangnya, Fraksi Demokrat justru tidak menjadi bagian dari upaya untuk mendorong iklim yang kondusif agar komunikasi ini (SBY dan Jokowi) berjalan dengan baik," ucap Sebastian.

"Mereka malah dengan mendorong hak angket ini menurut saya justru akan memanas-manasi situasi," sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun hingga saat ini masih mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPR. (Baca: Demokrat Tetap Yakin Hak Angket Dugaan Penyadapan Didukung Fraksi Lain)

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman tetap meyakini hak angket dugaan penyadapan yang diusulkan fraksinya akan didukung oleh fraksi lain di DPR.

"Ya lihat saja nanti, namanya juga politik, semuanya dinamis, tidak statis," kata Benny saat dihubungi, Jumat (3/2/2017).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.