Sertifikasi Khatib Diharapkan Tak Batasi Hak Pendakwah

Kompas.com - 04/02/2017, 08:22 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengingatkan agar wacana sertifikasi khatib yang memberikan ceramah saat shalat Jumat tidak membatasi hak seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwah. Sertifikasi itu harus ditujukan untuk peningkatan kualitas bagi pendakwah itu sendiri.

"Pemerintah sama sekali tidak berhak untuk membatasi, apalagi mengurangi materi dan misi kegiatan dakwah karena materi dakwah akan mencakup semua internalisasi dari semua nilai dan ajaran suatu agama," kata Sodik dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2017).

Sodik pun menyarankan agar sertifikasi tersebut tak hanya diberlakukan bagi para khatib imam shalat Jumat, melainkan kepada seluruh juru dakwah semua agama.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar program sertifikasi itu dilakukan oleh lembaga keagamaan masyarakat.

Ia menambahkan, tugas dan panggilan agama selama ini menjadi misi utama bagi setiap juru dakwah dalam menyampaikan dakwahnya. Karena itu, peningkatan kompetensi pendakwah melalui program tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tidak keluar dari tujuan awal.

"Tidak boleh bergeser melahirkan para pekerja dan para profesi dakwah, apalagi melahirkan juru bicara dan perpanjangan tangan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Menteri Agama Wacanakan Program Sertifikasi Khatib Shalat Jumat

Lebih jauh, ia mengatakan, peningkatan mutu pendakwah ini harus dilakukan secara berkesinambungan, layaknya program peningkatan mutu dosen dan guru.

Di samping memberikan materi yang berkualitas, ia mengatakan, pemerintah tak boleh memanfaatkan program tersebut untuk menanamkan materi pesanan pemerintah.

Selain itu, untuk memastikan agar program berjalan lancar, politisi Gerindra itu menyarankan, agar pemerintah menyusun skema secara matang terlebih dahulu. Pasalnya, orientasi yang berkembang di masyarakat saat ini, sertifikasi ini hanya ditujukan bagi pendakwah agama Islam.

"Sementara suasana kejiwaan umat Islam saat ini sedang merasa banyak disudutkan oleh pemerintah," tandasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X