Dengar Tuduhan Ahok kepada Ma'ruf Amin, Suara Jokowi Meninggi

Kompas.com - 03/02/2017, 18:49 WIB
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan di kawasan Tanah Merah, Kamis (3/9/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan di kawasan Tanah Merah, Kamis (3/9/2015).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo rupanya merespons negatif pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta kuasa hukumnya terhadap Rais Aam PBNU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

"Suara beliau (Presiden) agak tinggi kemarin karena Saudara Ahok bicara seperti itu," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Presiden, Jumat (3/2/2017) sore.

Presiden, lanjut Luhut, selalu berupaya menghindari konflik serta mengedepankan persatuan bangsa.

"Jadi, jangan bangsa ini kita bawa menjadi bangsa yang suka konflik. Kita harus bersatulah," ujar Luhut.

"Sekarang ini orang di seluruh dunia fokus soal bagaimana mengatasi domestik ekonominya. Lihat Amerika, lihat Timur Tengah. Kita jangan sampai terbawa seperti itu," lanjut dia.

(Baca: Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam)

Respons negatif Presiden terhadap pernyataan Basuki tersebut, lanjut Luhut, sekaligus meluruskan pandangan sebagian orang bahwa Presiden Jokowi mendukung dan melindungi Basuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan lagi ada pikiran-pikiran buruk atau bilang Presiden dukung si ini, si itu, enggak. Presiden firm sekali bahwa beliau tidak mau mendukung sana sini. Beliau netral dalam kasus ini," ujar Luhut.

Diketahui, dalam persidangan kedelapan kasus penodaan agama, Selasa (31/1/2017) lalu, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf. Ahok menilai, Ma'ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: MUI Bantah Tudingan Sikap soal Penodaan Agama Diintervensi SBY)

Selain itu, Ahok mengatakan, kuasa hukumnya memiliki bukti adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf. Telepon itu berisi permintaan SBY agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. SBY pun disebut meminta Ma'ruf untuk menerbitkan fatwa penistaan agama untuk pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maafnya kepada Ma'ruf Amin. Ahok juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau," kata Ahok.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.