Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Seorang Pemimpin Hati-hati agar Tak Sering Minta Maaf

Kompas.com - 03/02/2017, 17:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar para pemimpin di daerah dapat lebih bijak dalam bersikap. Sikap bijak perlu dilakukan, terutama bagi mereka yang ingin mencalonkan diri kembali di kontestasi pemilihan kepala daerah.

"Berarti hati-hatilah (dalam bersikap). Akibatnya, ya kepada pilkadanya," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (3/2/2017).

Kalla lantas merujuk peristiwa yang tengah dihadapi Gubernur nonaktif DKI Jakarta yang juga menjadi calon gubenur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok baru-baru ini meminta maaf kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin karena dinilai sejumlah orang merendahkan tokoh Nahdlatul Ulama tersebut.

Namun, bukan kali ini saja Ahok menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

Beberapa waktu lalu, Ahok juga meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya yang dinilai sejumlah pihak menistakan kitab suci. Akibat ucapat itu, Ahok kini berstatus terdakwa.

"Seorang pemimpin itu jangan terpaksa terlalu sering minta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti membikin kesalahan. Kenapa pemimpin membikin kesalahan yang sama?" kata Kalla.

"Dengan kejadian kemarin, coba sudah beberapa kali Ahok terpaksa minta maaf? Berarti dia tidak hati-hati, bisa buat kesalahan," ujar dia.

Kalla menambahkan, apa yang disampaikan Ahok dan tim kuasa hukumnya di persidangan, sedikit banyak akan berdampak pada saat kontestasi pilkada digelar nanti pada 15 Februari 2017

Dua kali

Sebelumnya, Ahok meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dianggap melecehkan kitab suci. Ia menegaskan, dirinya bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam.

Ahok saat itu juga meminta agar polemik atas ucapannya tersebut tidak diperpanjang lagi. Adapun ucapan yang dianggap banyak pihak disampaikan Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al Maidah ayat 51.

Hal terbaru, Ahok meminta maaf kepada Ma’ruf Amin atas pernyataannya yang terkesan memojokkan Ma'ruf.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau," kata mantan bupati Belitung Timur itu.

(Baca: Ahok: Saya Minta Maaf kepada KH Ma'ruf Amin...)

Menurut Ahok, meski jaksa menghadirkan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI, dia mengakui bahwa Ma'ruf juga sesepuh NU.

Layaknya tokoh NU lainnya, seperti Gus Dur dan Gus Mus, Ahok menyatakan dirinya menghormati Ma’ruf Amin. Dia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan.

"Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya," kata dia.

(Baca juga: Luhut Sebut Ketua MUI Ma'ruf Amin Punya Pengaruh Besar)

Kompas TV Ahok Jalani Sidang Ke-8 Dugaan Penodaan Agama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com