Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2017, 15:50 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Komisi II DPR Yasonna H Laoly mengaku tidak tahu-menahu mengenai bagi-bagi uang dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hal tersebut disampaikan Yasonna menanggapi adanya sejumlah pihak yang mengembalikan uang suap terkait proyek e-KTP.

"Saya enggak tahu. Belum pernah denger. Ada yang kembalikan (uang)? I dont know," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

(Baca: Kirim Penyidik ke Singapura, KPK Incar Penyuplai yang Diduga Terlibat Korupsi E-KTP)

Yasonna dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP pada hari ini. Namun, ia mengaku tidak bisa hadir karena ada rapat.

Sementara surat pemanggilan dari KPK baru diterima pada Kamis (2/2/2017) kemarin.

"Saya minta reschedule," ucap Yasonna yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

(baca: Selama 2016, KPK Sita Uang Rp 247 Miliar Terkait Kasus E-KTP)

Yasonna mengaku siap menjelaskan ke KPK apa yang ia tahu soal proyek E-KTP. Misalnya, bagaimana proses alokasi anggaran hingga proyek tersebut gol di DPR.

Mulanya, lanjut Yasonna, e-KTP ini diproyeksikan akan sekaligus menjadi single identity number yang bisa digunakan untuk bayar pajak, kartu mahasiswa, dan berbagai macam hal lainnya. Namun, pada akhirnya itu tidak terlaksana.

"Ini baik, tapi dalam pelaksanaan amburadul," kata dia.

(Baca: KPK Benarkan Ada yang Serahkan Uang Terkait Kasus E-KTP)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya membenarkan ada yang menyerahkan uang kepada KPK terkait kasus e-KTP.

"Dana yang dikembalikan ke KPK dan yang sudah disita KPK akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi, apakah berasal dari perorangan atau korporasi," ujar Febri, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Akan tetapi, belum bisa disampaikan siapa saja orang yang menyerahkan uang ke KPK dan nilai uang yang diserahkan.

Menurut Febri, sesuai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyerahan atau pengembalian uang tersebut tidak dapat menghilangkan tindak pidana yang telah terjadi.

Uang-uang tersebut selanjutnya akan menjadi barang bukti yang akan dikonfirmasi dengan saksi-saksi lainnya.

Meski demikian, menurut Febri, penyerahan uang tersebut akan dihargai sebagai salah satu bentuk tindakan kooperatif dari pihak yang menyerahkan uang.

"Kalau ada penyerahan uang, akan kami buka di persidangan dan akan jadi bukti penting. Tapi untuk sekarang, nilainya belum bisa kami sampaikan," kata Febri.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tersangka Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

KPK menduga kerugian negara tersebut tidak hanya ditimbulkan oleh Irman dan Sugiharto. Penyidik KPK sebelumnya juga memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan beberapa anggota DPR RI yang pernah terlibat dalam proyek e-KTP.

Kompas TV Setya Novanto & Anas Urbaningrum Diperiksa soal E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.