Kompas.com - 03/02/2017, 11:00 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
|
EditorSandro Gatra
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan, mereka tidak memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau ajaran komunisme.

Hal itu ditegaskan lewat surat penjelasan dan instruksi bernomor 2588/IN/DPP/II/2017 tertanggal 2 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

 
"PDI Perjuangan tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI ataupun ajaran komunisme karena PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis yang menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila," begitu bunyi poin ketiga surat tersebut.
 
Megawati, dalam surat itu, menuliskan bahwa hal ini perlu ditegaskan karena mencermati dinamika politik Tanah Air yang berkembang, khususnya berkaitan dengan berbagai isu dan agenda politik.
 
Isu tersebut tersebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta mengaitkan PDI-P dengan PKI dan ajaran komunisme.
 
Presiden kelima RI itu menginstruksikan semua kadernya di Indonesia untuk dapat menyosialisasikan penjelasan ini kepada masyarakat serta tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di Indonesia.
 
Saat dikonfirmasi terkait surat tersebut, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menuturkan, sudah terjadi upaya adu domba di masyarakat melalui penyebaran fitnah dan kebencian.
 
Hal itu mengancam situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.
 
Andreas menilai, penegasan bahwa PDI-P tak berkaitan dengan PKI dan ajaran komunisme sangat penting untuk disampaikan.
 
"Urgent karena isu itu diembuskan sudah sejak beberapa bulan terakhir ini, dan menjelang pilkada ini semakin gencar," ujarnya.

Berikut isi lengkap surat tersebut:

"Merdeka!!!

Mencermati dinamika sosial politik Tanah Air yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya adanya berbagai isu dan propaganda politik, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah mengait-kaitkan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme.

Situasi sosial politik tersebut patut diduga dilakukan untuk menimbulkan keresahan dan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, DPP PDI Perjuangan memberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. PDI Perjuangan adalah partai politik yang berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya 1 Juni 1945 (Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Partai);

2. Seluruh Anggota, Kader dan pengurus PDI Perjuangan di seluruh tingkatan WAJIB untuk menerima, memahami dan melaksanakan azas partai sebagaimana termaktub dalam poin (1) di atas (Pasal 18 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Partai dan Pasal 1 ayat 2 huruf (b) Anggaran Rumah Tangga Partai);

3. PDI Perjuangan tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI maupun ajaran komunisme karena PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis yang menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

4. Seluruh anggota, kader dan pengurus PDI Perjuangan berkewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Menginstruksikan kepada seluruh anggota, kader dan pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk dapat mensosialisasikan penjelasan resmi DPP Partai ini kepada semua pihak dengan sebaik-baiknya serta tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya rasa dan semangat persaudaraan kebangsaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini.

Demikian penjelasan dan instruksi DPP Partai ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya."



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.