Fahri Hamzah Dukung Upaya Rekonsiliasi Kasus Trisakti-Semanggi

Kompas.com - 03/02/2017, 10:22 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seusai acara haul Taufieq Kiemas dan buka bersama di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seusai acara haul Taufieq Kiemas dan buka bersama di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan Pemerintah yang hendak menyelesaikan kasus pelangggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) diselesaikan lewat rekonsiliasi.

Menurut Fahri, yang terpenting ialah Pemerintah secara serius menyelesaikan permasalahan yang sudah berlarut-larut itu.

"Yang penting ada Pemerintah yang berani menyelesaikan kasus itu. Jangan dijadikan komoditas jelang Pilpres. Nanti kalau Prabowo maju Pilpres jangan-jangan itu jadi komoditas politik lagi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

(baca: Polemik Rencana Rekonsiliasi Kasus Trisakti-Semanggi)

Ia mengimbau Pemerintah secara serius untuk melakukan rekonsiliasi. Artinya, kata Fahri, Pemerintah harus siap menanggung semua hal yang menjadi konsekuensi dari rekonsiliasi seperti pembayaran kompensasi terhadap keluarga korban.

Apalagi, kata Fahri, saat ini Wiranto, yang saat itu menjadi Menhankam (Menteri Pertahanan dan Keamanan) dinilai memahami situasi yang terjadi sehingga mengetahui format rekonsiliasi yang harus dilakukan.

"Yang penting Pemerintah serius. Selesaikan semua hak korban dan keluarganya. Jangan setiap jelang Pilpres dijadikan komoditas politik," lanjut Fahri.

(baca: Kontras Laporkan Wiranto dan Komnas HAM ke Ombudsman)

Dalam rapat yang dilakukan beberapa hari lalu di kantor Kemenko Polhukam, Wiranto dan Komisioner Komnas HAM memutuskan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (kasus TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan sikap politik pemerintah saat ini.

 

Imdadun mengaku sulit untuk memaksakan penyelesaian kasus TSS melalui jalur pengadilan HAM ad hoc.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X