Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Ketua MUI Ma'ruf Amin Punya Pengaruh Besar

Kompas.com - 02/02/2017, 21:48 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat bertemu Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin, Rabu (1/2/2017) malam.

Pertemuan yang berlangsung singkat tersebut menurut Luhut merupakan pertemuan sebatas pertemanan saja. Ia mengaku sudah mengenal lama Kiai Ma'ruf yang juga Rais Aam Syuriah PB Nahdlatul Ulama.

"Saya sempat bertemu beliau. Beliau dan saya juga selama ini sering teleponan. Karena kami sudah lama kenal semenjak zaman Gus Dur dulu," kata Luhut, di sela kunjungannya ke Pulau Nipah, Kepulauan Riau, Kamis (2/2/2017) siang.

Luhut mengakui Kiai Ma'ruf memiliki pengaruh yang besar di Indonesia.

"Beliau punya pengaruh banyak di Indonesia. Dan beliau sangat ingin menjaga perdamaian di Indonesia. Untuk apa ribut-ribut kan," Luhut menambahkan.

Dikatakan Luhut, Kiai Ma'ruf sudah menerima permintaan maaf Ahok, yang dinilai telah mencercanya saat Ma'ruf hadir sebagai saksi di dalam kasus penistaan agama tersebut.

"Beliau bilang, saya enggak mau masyarakat Indonesia terprovokasi. Kebetulan saat itu juga ada Pangdam dan Kapolda. Pertemuan saya singkat saja," ucap Luhut lagi.

Terkadang hubungan pribadi seperti pertemanan ini menurut Luhut bisa melebihi hubungan kerja. Ia mengakui pertemuan itu tidak ada kaitanya dengan hubungan dinas.

Namun, jika untuk kemanan Indonesia semuanya akan dilakukan.

"Kalau untuk membangun Indonesia lebih baik kenapa tidak. Iya kan," kata Luhut.

(Eko Setiawan/Tribun Batam)

--

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Menteri Luhut Akui Kiai Ma'ruf Amin Punya Pengaruh Besar"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com