Kompas.com - 02/02/2017, 15:48 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ke Ombudsman.

Selain Wiranto, Kontras juga melaporkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, pelaporan ini terkait kebijakan Wiranto dan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

(Baca: Pemerintah Putuskan Penyelesaian Kasus Trisakti dan Semanggi Melalui Jalur Rekonsiliasi)

Sejumlah aktivis dan keluarga korban HAM berat masa lalu merasa Wiranto dan Komnas HAM telah menyalahi aturan dengan memutuskan penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi.

"Hari ini kami melaporkan dugaan mala-administrasi yang dilakukan pejabat publik Wiranto dan Komnas HAM," ujar Haris di Gedung Ombudsman Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Dalam rapat yang dilakukan beberapa hari lalu di kantor Kemenko Polhukam, Wiranto dan Komisioner Komnas HAM memutuskan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (kasus TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.

Rencananya, yang menjadi pelaksana adalah Dewan Kerukunan Nasional.

(Baca: Pelanggaran HAM Masa Lalu Diselesaikan Melalui Rekonsiliasi karena Sulit Bukti dan Saksi)

Haris mengatakan, berdasarkan undang-undang, Kemenko Polhukam tugasnya hanya bersifat koordinasi, tidak untuk memutuskan suatu kebijakan penyelesaian kasus HAM.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM, tugas penyelesaian kasus HAM ditangani oleh Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan persetujuan dari DPR, presiden, dan pengadilan.

"Apa yang dilakukan Wiranto adalah mala-administrasi, menggunakan kewenangan untuk hal yang di luar kewenangan," kata Haris.

Sementara itu, Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriyani mengatakan, Komnas HAM dan Wiranto mengambil keputusan sepihak, tanpa sedikit pun melibatkan korban pelanggaran HAM.

(Baca: Dikecam, Penyelesaian Kasus Trisakti dan Semanggi lewat Rekonsiliasi)

Menurut Yati, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk penyelidikan kasus HAM berat masa lalu.

Namun, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi.

"Selain prosedur salah, substansi penyelesaian juga salah," kata Yati.

Pelaporan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari. Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan baik oleh Ombudsman.

"Kami tentu dengan senang hati dan dengan tangan terbuka, ini tugas kami menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan mala-administrasi dalam pelayanan publik," kata Lely.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat sebelumnya mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan sikap politik pemerintah saat ini.

Imdadun mengaku sulit untuk memaksakan penyelesaian kasus TSS melalui jalur pengadilan HAM ad hoc.

Selain karena pilihan politik pemerintah, selama ini pihak Kejaksaan Agung juga tidak bisa bekerja sama dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

"Kami memang mendorong jalur yudisialnya, tetapi kalau kemudian Kejaksaan Agung-nya tidak kooperatif terus, apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM? Karena kalau penyelidik itu harus bekerja sama dengan penyidik," kata dia. 

Imdadun mengatakan, dengan keadaan politik saat ini, sulit jika upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya mengandalkan satu opsi.

Adapun Wiranto mengatakan, pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.

 

"Bangsa ini sudah terlalu berat untuk bersaing dengan bangsa lain, terutama dalam situasi sekarang ini, jangan sampai kita menambah masalah ini untuk memberikan tekanan kepada pihak pemerintah dan bangsa Indonesia yang sedang berjuang," ujar Wiranto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Nasional
TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan 'Eman-eman' APBN

Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan "Eman-eman" APBN

Nasional
Soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Soal "Utusan Istana" yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Nasional
Dilema Parpol Baru di Indonesia

Dilema Parpol Baru di Indonesia

Nasional
Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Nasional
Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Nasional
Sikap Partai Demokrat Saat Kader Terlibat Korupsi, antara Lukas Enembe dan Anas Urbaningrum

Sikap Partai Demokrat Saat Kader Terlibat Korupsi, antara Lukas Enembe dan Anas Urbaningrum

Nasional
UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

Nasional
Jaksa Agung Prediksi Kasus Ferdy Sambo Tuntas Akhir Tahun Ini

Jaksa Agung Prediksi Kasus Ferdy Sambo Tuntas Akhir Tahun Ini

Nasional
Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.