Kompas.com - 02/02/2017, 11:39 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tidak ada lembaga negara yang melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Setelah saya cek, enggak ada (lembaga negara yang menyadap SBY)," ucap Rudiantara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Rudiantara mengaku tidak mendengar langsung pernyataan SBY. Saat SBY menggelar jumpa pers, dirinya tengah mengikuti rapat paripurna bersama Presiden Joko Widodo di Istana.

(Baca: Kata SBY, Sahabatnya Tak Berani Terima Teleponnya karena Sadapan)

Namun, ia mengaku langsung mengecek kepada pihak-pihak terkait setelah ditanya oleh wartawan di Istana. Ia tidak menyebut kepada siapa klarifikasi dilakukan.

"Seperti kurang kerjaan dengerin itu," ucap Rudiantara.

Ia menekankan ada aturan soal penyadapan. Melakukan penyadapan tidak terkait proses hukum, kata dia, jelas dilarang undang-undang.

"Kecuali yang merupakan kasus hukum," kata dia.

(Baca: Ini Transkrip Lengkap Pernyataan SBY soal Telepon ke Ma'ruf Amin...)

Selebihnya, Rudiantara enggan mengomentari soal pernyataan SBY.

SBY sebelumnya merasa disadap. Ia lalu berbicara banyak hal soal penyadapan, salah satunya adanya informasi bahwa komunikasi dirinya disadap. Namun, SBY tidak bisa membuktikannya.

Perasaan SBY itu muncul sebagai reaksi atas fakta persidangan kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disangka menodai agama.

(Baca: SBY Minta Penjelasan soal Dugaan Penyadapan, Ini Kata Jokowi)

Dalam persidangan, tim pengacara Ahok mengaku memiliki bukti soal komunikasi antara SBY dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Hal itu yang ditanyakan pengacara kepada Ma'ruf yang dihadirkan sebagai saksi.

"Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon (pasangan calon) nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama, mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU. Kedua, minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" kata Humphrey Djemat, salah satu pengacara Ahok kepada Ma'ruf.

(Baca: Pengacara Ahok Rahasiakan Bukti Komunikasi SBY-Ma'ruf Amin)

Tim pengacara merasa tidak pernah menyebutkan bahwa bukti yang dimiliki berupa rekaman atau transkrip percakapan. Bisa saja, menurut tim pengacara, berupa kesaksian.

Tim pengacara tidak akan mengungkap wujud bukti yang dimiliki selain di pengadilan.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Nasional
KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang 'Titip' Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang "Titip" Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

Nasional
Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Nasional
Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Nasional
Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Nasional
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Nasional
Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Nasional
Hadiri Silaturahmi Perayaan Natal di Biak Numfor, Wapres: Mari Rawat Kerukunan

Hadiri Silaturahmi Perayaan Natal di Biak Numfor, Wapres: Mari Rawat Kerukunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.