Kompas.com - 02/02/2017, 06:51 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAGedung Mahkamah Konstitusi
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu menyusul kasus dugaan suap yang menyeret hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis adalah hakim konstitusi kedua yang terjerat kasus suap. Atas dasar itu, sejumlah pihak, termasuk MK dan Komisi III DPR, menilai perlu ada revisi UU MK terkait sejumlah poin.

Namun, karena kondisinya cukup mendesak, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengusulkan agar Presiden mengeluarkan Perppu.

(Baca: MK Dinilai Perlu Diawasi Lembaga Pengawas Etika Hakim)

"Kalau saya lebih mendorong Presiden mengeluarkan Perppu. Sebab, ini sudah keadaan darurat. Supaya lebih cepat bagian-bagian mana yang harus direvisi," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Mengenai poin-poin UU MK yang perlu dibenahi, kata dia, harus dibicarakan antara pemerintah, DPR dan MK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trimedya menyebutkan, salah satunya berkaitan dengan sejenis badan pengawas di luar MK. Badan tersebut akan mengawasi perilaku hakim. Pengawasan tak masuk ke dalam substansi putusan hakim.

Hal lain berkaitan dengan pembatasan usia hakim konstitusi yang menurutnya perlu dinaikkan.

"Saya, misalnya, mengusulkan usia hakim konstitusi (minimal) 55 tahun. Kalau sekarang kan 47 tahun. Orang 50 tahunan dan 40 tahunan kan beda. 55 sudah jelang 60 tahun. Mudah-mudahan lebih wise, negarawan," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

Nasional
PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Nasional
Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Nasional
UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X