Ini Transkrip Lengkap Pernyataan SBY soal Telepon ke Ma'ruf Amin...

Kompas.com - 02/02/2017, 06:06 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal tuduhan adanya komunikasi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, yang meminta fatwa terkait kasus penistaan agama yang menjadikan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai terdakwa.

Dugaan itu muncul setelah namanya mencuat dalam persidangan Ahok. Tim pengacara Ahok mempertanyakan keterangan yang disampaikan Ma’ruf sebagai saksi pada Selasa (31/1/2017).

SBY membantah bahwa dirinya meminta Ma’ruf untuk mengatur agar MUI mengeluarkan fatwa terkait kasus yang tengah mencuat.

Selain itu, SBY juga beranggapan ada penyadapan terhadap dirinya, yang dianggap sebagai perbuatan ilegal. Pasalnya, tidak ada ketetapan pengadilan yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan itu.

Berikut pernyataan lengkap SBY saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017) sore:

Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita membawa berkah.

Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penjelasan. Merespons apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya dalam persidangan tesebut.

Oleh karena itulah, saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang.

Namun, sebelum saya masuk ke situ, ada dua hal. Pertama, teman-teman mengingatkan sebetulnya, Pak SBY enggak usah bicaralah, lebih baik diam saja daripada nanti digempur lagi.

Jawaban saya, lah saya diam saja juga digempur. Oleh karena itu, akan bagus rakyat mendengarkan penjelasan saya karena kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam persidangan kasus Pak Ahok.

Nah, yang kedua dari staf, katanya, wartawan duga Pak SBY ini marah. Ya enggaklah ya. Dulu bulan November saya marah karena memang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi damai 411, dan saya dituduh juga menunggangi aksi damai itu.

Bahkan belakangan dituduh menyuruh mengebom Istana Merdeka, di mana saya tinggal sepuluh tahun di situ. Katanya juga SBY dalang dari rencana makar yang akan dilaksanakan.

(Baca juga: SBY: Katanya Pak SBY Marah, Ya Enggaklah...)

Tentu saudara-saudara kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagai manusia biasa, harus menyampaikan perasaan saya bahwa semua itu tidak benar.

Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu dengan presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau bertemu Presiden, saya ingin bicara blak-blakan.

Siapa yang melaporkan kepada beliau, yang memberikan informasi intelijen kepada beliau, yang menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pengeboman dan juga urusan makar.

(Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...)

Saya ingin sebetulnya menyampaikan klarifikasi yang baik dengan niat dan tujuan baik. Supaya tidak menyimpan, baik Pak Jokowi maupun saya, prasangka, praduga, perasaan enak dan tidak enak, atau saling bercuriga.

Beliau Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau. Karena itu, bagus kalau bisa bertemu, saling blakblakan-lah apa yang terjadi, apa yang beliau dengar. Supaya ada dialog mana yang benar dan mana yang tidak benar.

Saya diberi tahu konon katanya, ada tiga sumber yang memberi tahu saya, beliau ingin bertemu saya. Cuma dilarang oleh dua-tiga orang di sekeliling beliau.

Nah dalam hati saya, hebat juga ini orang yang bisa melarang Presiden bertemu mantan sahabatnya yang juga mantan presiden.

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X