Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Transkrip Lengkap Pernyataan SBY soal Telepon ke Ma'ruf Amin...

Kompas.com - 02/02/2017, 06:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal tuduhan adanya komunikasi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, yang meminta fatwa terkait kasus penistaan agama yang menjadikan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai terdakwa.

Dugaan itu muncul setelah namanya mencuat dalam persidangan Ahok. Tim pengacara Ahok mempertanyakan keterangan yang disampaikan Ma’ruf sebagai saksi pada Selasa (31/1/2017).

SBY membantah bahwa dirinya meminta Ma’ruf untuk mengatur agar MUI mengeluarkan fatwa terkait kasus yang tengah mencuat.

Selain itu, SBY juga beranggapan ada penyadapan terhadap dirinya, yang dianggap sebagai perbuatan ilegal. Pasalnya, tidak ada ketetapan pengadilan yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan itu.

Berikut pernyataan lengkap SBY saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017) sore:

Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita membawa berkah.

Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penjelasan. Merespons apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya dalam persidangan tesebut.

Oleh karena itulah, saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang.

Namun, sebelum saya masuk ke situ, ada dua hal. Pertama, teman-teman mengingatkan sebetulnya, Pak SBY enggak usah bicaralah, lebih baik diam saja daripada nanti digempur lagi.

Jawaban saya, lah saya diam saja juga digempur. Oleh karena itu, akan bagus rakyat mendengarkan penjelasan saya karena kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam persidangan kasus Pak Ahok.

Nah, yang kedua dari staf, katanya, wartawan duga Pak SBY ini marah. Ya enggaklah ya. Dulu bulan November saya marah karena memang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi damai 411, dan saya dituduh juga menunggangi aksi damai itu.

Bahkan belakangan dituduh menyuruh mengebom Istana Merdeka, di mana saya tinggal sepuluh tahun di situ. Katanya juga SBY dalang dari rencana makar yang akan dilaksanakan.

(Baca juga: SBY: Katanya Pak SBY Marah, Ya Enggaklah...)

Tentu saudara-saudara kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagai manusia biasa, harus menyampaikan perasaan saya bahwa semua itu tidak benar.

Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu dengan presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau bertemu Presiden, saya ingin bicara blak-blakan.

Siapa yang melaporkan kepada beliau, yang memberikan informasi intelijen kepada beliau, yang menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pengeboman dan juga urusan makar.

(Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...)

Saya ingin sebetulnya menyampaikan klarifikasi yang baik dengan niat dan tujuan baik. Supaya tidak menyimpan, baik Pak Jokowi maupun saya, prasangka, praduga, perasaan enak dan tidak enak, atau saling bercuriga.

Beliau Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau. Karena itu, bagus kalau bisa bertemu, saling blakblakan-lah apa yang terjadi, apa yang beliau dengar. Supaya ada dialog mana yang benar dan mana yang tidak benar.

Saya diberi tahu konon katanya, ada tiga sumber yang memberi tahu saya, beliau ingin bertemu saya. Cuma dilarang oleh dua-tiga orang di sekeliling beliau.

Nah dalam hati saya, hebat juga ini orang yang bisa melarang Presiden bertemu mantan sahabatnya yang juga mantan presiden.

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com