Pemerintah Diminta Selesaikan Kekurangan E-KTP Sebelum Pilkada

Kompas.com - 01/02/2017, 20:54 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta pemerintah menyelesaikan perekaman data KTP elektronik atau e-KTP  yang akan digunakan untuk mencoblos pada pilkada serentak, 15 Februari mendatang.

Sebab, hingga saat ini masih banyak penduduk yang belum mendapatkan e-KTP sebagai persyaratan pencoblosan.

"Kalau soal adanya 71.000 penduduk yang belum mendapatkan e-KTP dan di Aceh yang juga masih banyak belum mendapatkan e-KTP, itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Ia mengatakan, syarat pencoblosan yang mengharuskan adanya e-KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Jika aturan itu tidak dilaksanakan maka pilkada rawan dipenuhi kecurangan dengan munculnya daftar pemilih tetap (DPT) ganda.

Sebab, dokumen kependudukan selain e-KTP dan surat keterangan berhologram bisa dipalsukan untuk kemudian digandakan.

Lukman juga mengatakan, tidak terdaftarnya pemilih merupakan permasalahan yang lebih ringan bobotnya ketimbang munculnya DPT ganda. Karena hal itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh petahana untuk berbuat curang.

"Makanya dalam dua minggu ini pemerintah harus membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini," ujar politisi PKB itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X