Kata Menkominfo soal SBY yang Merasa Disadap

Kompas.com - 01/02/2017, 20:00 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bicara soal teknis penyadapan telepon oleh penegak hukum.

Ia menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan penegak hukum terhadap seseorang hanya bisa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika sudah sesuai aturan yang berlaku, maka penegak hukum bisa bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk menyadap jaringan telepon seseorang.

"Memang UU-nya jelas dituliskan, seperti KPK, itu otomatis kerja sama dengan operator. Akan tetapi kalau ada OTT itu baru dilakukan pemantauan (penyadapan)," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). 

Hal tersebut disampaikan Rudiantara menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia disadap.

(Baca: SBY: Ada Bukti Percakapan dengan Ma'ruf Amin, Itu Sebuah Kejahatan)

Rudiantara meyakini tidak ada penyadapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh institusi negara. Namun, ia mengaku akan mengecek pengakuan SBY itu.

"Tabayun (klarifikasi) itu penting, jangan malah nanti jadi hoax. Tabayyun itu klarifikasi, cek dulu seperti apa," kata dia.

Apabila memang penyadapan dilakukan tanpa mengikuti aturan perundang-perundangan yang berlaku, lanjut Rudiantara, maka itu adalah perbuatan ilegal.

"Kalau merekam tanpa mengacu pada Undang-Undang, lalu dijadikan barang bukti di pengadilan, itu tidak bisa. Saya tidak tahu pak SBY itu apakah itu dibawa ke pengadilan, apakah itu menjadi barang bukti di pengadilan," katanya.

(Baca: SBY Singgung Adanya Penyadapan, Ini Kata Wiranto)

Dalam jumpa pers Rabu sore ini, SBY merasa tak ada lagi keadilan dengan adanya penyadapan telepon antara dirinya dan Ma'ruf. SBY pun meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo jika memang terjadi penyadapan oleh institusi negara.

Dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama kemarin, pihak Ahok mengaku memiliki bukti percakapan telepon antara SBY dan Ma'ruf. Menurut pihak Ahok, dalam percakapan itu, SBY meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai pernyataan Ahok yang mengutip ayat Al Quran di Kepulauan Seribu.

engacara Ahok Humphrey Djemat masih merahasiakan bukti percakapan itu dan baru akan membukanya di pengadilan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Nasional
Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan 'New Normal'

Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan "New Normal"

Nasional
Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Nasional
Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Nasional
Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Nasional
RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes 'Swab'

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes "Swab"

Nasional
Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X