Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Dewan Etik Dinilai Belum Maksimal, MK Perlu Lembaga Penjaga

Kompas.com - 01/02/2017, 19:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun menilai, peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) belum maksimal dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi.

Alasannya, karena pembentukan dan pembiayaan operasionalnya masih difasilitasi oleh MK.

"Sehingga ada perasaan ewuh pakewuh, sehingga justru terlihat bahwa Dewan Etik itu banyak melindungi hakim-hakim yang melanggar kode etik," ujar Refly, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

Ia mencontohkan, pada penanganan kasus memo/katebelece pada April 2015 lalu.

Saat itu, Ketua MK, Arief Hidayat dinilai melanggar kode etik hakim karena mengirim pesan kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono.

"Itu malah dikasih sanksi ringan, padahal kan pelanggaran berat," kata Refly.

Oleh karena itu, lanjut Refly, perlu ada lembaga tersendiri yang berada di luar MK.

Namun, lembaga tersebut sebaiknya tak disebut sebagai pengawas.

"Bahasanya itu menjaga keluhuran dan martabat hakim, termasuk hakim konstitusi. Kalau menjaga keluhuran dan martabat maka pendekatannya positif, bahwa hakim itu adalah luhur dan bermartabat. Agar dia tidak terjerembab, maka harus dijaga keluhuran dan martabatnya," ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua MK Arief Hidayat sependapat dengan Refly.

Menurut Arief, jika nantinya ada lembaga lain yang perannya menjaga kehormatan MK maka jangan disebut sebagai lembaga pengawas.

Makna kata "pengawas" berbeda dengan "menjaga".

Ia berpendapat, makna pada kata "pengawas" memunculkan asumsi adanya sub-ordinat atau bertingkat antara MK dengan lembaga tersebut. 

Di sisi lain, lembaga peradilan harus berdiri sendiri.

Oleh karena itu, harus bersifat Independen dan tidak memihak atau dipengaruhi.

Kata "pengawasan" dan asumsi memunculkan sub-ordinat itu dianggap bisa bertentangan dengan independensi peradilan karena seakan-akan diawasi.

"Jadi itu namanya lembaga menjaga. Paradigmanya beda," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com